Demokrasi di Indonesia pascao-Orde Baru berubah menjadi plutokrasi neo-Orde Baru, ujar peneliti Public Virtue Institute AE Priyono, saat dihubungi dari Bandarlampung, Jumat.
"Indonesia terus bergerak di wilayah abu-abu dalam proses transisi pascareformasi, bahkan makin mendekati area-hitam dalam periode elektoralnya yang ketiga yakni 2009-2014," ujar pria yag akrab disapa Bang AE itu.
AE yang tahun 2000 menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Negara Urusan HAM untuk Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kasus-kasus Pelanggaran HAM berat itu mengatakan, imaginasi tentang terjadi konsolidasi demokasi di Indonesia adalah fantasi kosong.
"Memang ada institusionalisasi demokrasi, tetapi tidak pernah terjadi proses habituasi demokratik karena praktik politik patrimonial terus berlangsung," kata penulis buku "Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi" dan "Jihad Intelektual: Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam".
Ia menambahkan, demokrasi liberal gagal dan yang muncul adalah "illiberal-democracy".
"Elite predatorial lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung. Reorganisasi kekuasaan berlangsung mengikuti logika politik kartel dan menjadi basis bagi munculnya plutokrasi," katanya lagi.
AE menjelaskan, plutokrasi neo-Orde Baru terdiri dari kekuasaan kaum elite predatorial yang berkoalisi dengan kaum oligark.
"Jika kekuasaan elitis bersumber dari kekuasaan formal, maka kekuasaan oligarkis bersumber dari kekuasaan material," demikian AE Priyono.(ant/ris)
No comments:
Post a Comment