Lemhannas Lakukan Terobosan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI melakukan berbagai terobosan dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Supandji pada Peringatan HUT ke-49 Lemhannas di Jakarta, Selasa, menyatakan sebagai lembaga kajian strategis, Lemhannas memiliki peran yang diharapkan publik dapat turut mengawal perjalanan bangsa pada keutuhan Negara Kesatuan RI.

Disebutkan bahwa Lemhannas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Lemhannas telah mendidik sekitar 3.000 lulusan peserta kursus reguler dan sekitar 1.000 kursus singkat dalam berbagai angkatan.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014, katanya, Lemhannas telah bekerja sama dengan berbagai partai politik untuk memberikan pembekalan dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan kepada kader-kadernya termasuk calon anggota legislatif.

Ia menyebutkan banyak wajah baru yang terpilih dalam Pemilu lalu sebagai wakil rakyat, termasuk untuk menjalankan tugas sebagai pengelola dan penyelenggara negara.

Namun, katanya, banyaknya wajah baru itu menunjukkan pesimisme pula karena mereka belum memiliki pemahaman yang kuat dalam wawasan kebangsaan.

Lemhannas, katanya, juga bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pertahanan untuk menyelenggarakan berbagai kajian strategis.

Selain itu juga menyelenggarakan berbagai dialog kebangsaan dengan berbagai kalangan media massa, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk melakukan berbagai kajian strategis bangsa.

Lemhannas juga membuat laboratorium kepemimpinan nasional hingga membuat konsep Indonesia 2045 atau 100 Tahun Republik Indonesia.

Pada acara itu juga diisi dengan orasi ilmiah dari Kepala Pusat Ekonomi dan Studi Kebijakan UGM A Tony Prasetiantono yang menyiapkan materi "Menyiapkan Episode Baru Perekonomian Indonesia".

Tony menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, menentukan sebuah negara memiliki daya saing tinggi atau tidak.

Sayangnya, kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM itu, Indonesia di kalangan negara-negara "emerging markets", Indonesia termasuk tertinggal sehingga pemerintahan baru yang akan terbentuk pada tahun ini harus melakukan berbagai percepatan pembangunan.

Lemhannas dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1965 dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan berada langsung di bawah Presiden.

Nama Lemhannas dipakai sejak 1983 dan berada di bawah Panglima ABRI. Kemudian sejak 1994 lembaga ini di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan dan sejak 2001, kembali berstatus lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2006 jabatan Gubernur Lemhannas disejajarkan setingkat menteri.

Ridwan Ch SIAPKAN SKENARIO INDONESIA 2045 Oleh Budi Setiawanto Jakarta, 20/5 (Antara) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI telah menyiapkan konsep skenario Indonesia hingga 2045.

Gubernur Terakhir disunting 5 bulan yang lalu oleh Denny eR Ge Lembaga Ketahanan Nasional Halaman ini memiliki beberapa masalah Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang SejarahSunting Pembentukan lemhannas pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan strategic baik nasional dan internasional yang mengharuskan adanya integrasi dan kerjasama yang mantap serta dinamis antar para aparatur Sipil, TNI, Polri dan pimpinan Swasta Nasional serta pimpinan politik dan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei 1965 sebagai hari berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1964 yang bertepatan dengan peringatan bersejarah hari kebangkitan nasional Indonesia. Pada saat upacara berdirinya Lemhannas sekaligus dimulainya fungsi utama Lemhannas yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan upacara pembukaan program pendidikan Kursus Reguler Angkatan I.

Pembentukan Lemhannas juga dimaksudkan sebagai salah satu urgensi nasional dalam upaya menyelamatkan dan melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan tujuan bangsa Indonesia serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ditengah-tengah percaturan politik dunia.

Perkembangan LEMHANNAS RI Gubernur Lemhannas Pranala luar Wikipedia Tampilan kecil (''mobile'') Tampilan besar (''desktop'') Konten tersedia di bawah CC BY-SA 3.0 kecuali apabila disebutkan lisensi yang lain.(ant/ris)

Pimnas Miliki Visi Maritim Kuat

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengharapkan kepemimpinan nasional ke depan seyogianya memiliki visi maritim yang kuat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Hal itu dikatakan KSAL saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional dengan Tema 'Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan yang Integral', di Jakarta, Selasa.

Menurut KSAL, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu mentransformasikan potensi kekayaan maritim menjadi sumber kemakmuran, kemajuan dan kedaulatan bangsa.

Padahal, lanjut dia, negara Indonesia dianugerahi sebuah negara kepulauan terbesar dengan potensi kekayaan alam dan lautan yang melimpah ruah serta terletak pada posisi strategis, yang diapit dua benua dan dua samudera yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju.

Namun, di samping itu semua juga menimbulkan kerawananan yang harus dihadapi Indonesia sebagai konsekuensi logis dari kondisi dan potensi yang ada, antara lain, ilegal fishing, transnational crime, pembajakan dan sengketa perbatasan.

"Disini perlu disadari tentang pentingnya visi maritim bagi bangsa Indonesia. Melalui pembangunan nasional yang berorientasi maritim (maritime base oriented) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa," kata Marsetio.

Bila ditelisik lebih jauh, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan sebagai bangsa maritim, yakni pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, laut dijadikan media dan tulang perekonomian sehingga dibangun armada laut yang kuat untuk menjalankan perdagangan dan mengamankan perekonomian.

Namun, kata dia, sejak zaman penjajahan Indonesia seolah-olah dibuat lupa akan jati diri bangsa sebagai bangsa bahari. Serta diubah pemikiran kita sebagai bangsa agraris yang cenderung mengabaikan laut.

Marsetio menambahkan, dengan kebijakan politik, ekonomi dan pertahanan keamanan yang didukung peraturan dan perundang-undangan kemaritiman diharapkan mampu menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasiona secara integral. Namun, hal itu bukan perkara mudah karena semangat menjadikan bidang maritim sebagai basis ekonomi pembangunan harus didukung oleh tekad yang kuat dan komitmen bersama dari para pengambil kebijakan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Perlu ada 'political will' yang kuat dari kepemimpinan nasional kita untuk membangun kebijakan maritim yang melandasi pembangunan nasional," kata KSAL.

TNI AL sebagai komponen kekuatan pertahanan negara di laut akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dengan menyelaraskan strategi pembinaan kekuatannya.

"Dalam rangka mendukung pembangunan nasional maritim, maka TNI AL memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum di laut. Hal ini merupakan salah satu kunci sukses untuk membangun maritim Indonesia karena terjaminnya keamanan dan tegaknya kedaulatan hukum di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan pondasi pembangunan maritim Indonesia," kata Marsetio.(ant/ris)

Bawaslu Perlu Penguatan Tindak Pidana Pemilu

Badan Pengawas Pemilu perlu mendapat penguatan dalam menindak kasus pidana pemilu yang mampu memicu konflik horizontal antarpendukung partai politik pada Pemilu Presiden 2014, kata seorang peneliti.

'Kasus pidana pemilu yang tidak banyak ditindaklanjuti Bawaslu seperti pada pemilu legislatif (pileg) sebelumnya, dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat konflik horizontal menjelang Pilpres 2014,' kata peneliti dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM) Zuly Qodir di Yogyakarta, Senin.

Ia mengatakan selain membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Bawaslu di tingkat daerah sesungguhnya juga memerlukan Undang-Undang (UU) pemilu yang mendukung kinerjanya. Ia menilai UU Pemilu masih sangat lemah mendukung penindakan kecurangan yang seharusnya dapat dilakukan Bawaslu.

Menurut dia, potensi konflik akibat kecurangan kelompok tertentu dapat diminimalkan apabila fungsi penegakannya dilakukan secara tegas.

'Bawaslu harus dipercaya oleh masyarakat untuk menindak setiap kecurangan. Persoalannya DPR mau merevisi UU pemilu atau tidak agar dapat menguatkan peran Bawaslu,' katanya.

Sementara itu, selain peran Bawaslu, menurut dia, proses yang fair dan independen dalam proses pencoblosan juga perlu diperhitungkan kalangan penyelenggara pemilu hingga lapisan bawah.

Penelusuran daftar pemilih tetap (DPT) hingga daftar pemilih tambahan (DPTb) calon pemilih dalam Pilpres 2014perlu dilakukan secara teliti, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal.(ant/rd)

Poros Jokowi NTT Target 95 Persen Kemenangan

Poros pemenangan calon presiden Joko Widodo di nusa tenggara timur menargetkan kemengan 95 persen suara di provinsi kepulauan itu dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014.

"Kita bertekad menang 95 persen suara di provinsi ini, sebagai bukti riil sumbangsih bagi pemenangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden Jusuf Kalla," kata Ketua Umum Poros Jokowi nusa tenggara timur Jhon Ricardo, di Kupang, Selasa.

Dia mengatakan, Poros Jokowi NTT terbentuk karena keterpanggilan sejumlah elemen masyarakat provinsi kepulauan itu untuk melahirkan seorang pemimpin bangsa yang baru, yang lahir dari rakyat kecil di bangsa ini.

Elemen yang tergabung tersebut secara sukarela mendeklarasikan diri sebagai relawan pejuang Jokowi, dan tergabung di dalam Poros Jokowi Nusa Tenggara Timur.

"Kita terpanggil dan secara spontan telah membentuk poros perjuangan ini, demi kemanjuan bangsa ini nanti," kata Jhon.

Dia menyebutkan, relawan dan pejuang Jokowi yang tergabung dalam Poros Jokowi NTT memiliki keanggotaan menembus batasan usia, mulai dari usia muda yang tergabung dalam kelompok pemilih pemula, hingga ke usia lanjut, para orang tua dan tokoh masyarakat.

Jhon mengatakan, sejumlah program kerja yang sudah dirancang untuk membangun komitmen perjuangan kemenangan Jokowi, pihaknya melakukan sejumlah kegiatan sosial dan anjangsana, yang melibatkan khalayak di daerah ini, untuk menyebarkan semangat perjuangan Jokowi.

"Sejumlah langkah itulah yang kita lakukan sebagai bagian dari kampanye Jokowi, calon presiden," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan nusa tenggara timur Frans Lebu Raya menyampaikan terima kasihnya atas pembentukan relawan pejuang Jokowi Presiden, dalam wadah Poros Jokowi NTT.

Menurut Frans yang juga Gubernur nusa tenggara timur, pembentukan poros tersebut akan menjadi salah satu bagian perjuangan semua komponen untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI.

PDI Perjuangan, kata Frans, memilih Joko Widodo sebagai calon Presiden RI, karena sosok itu terlahir dari rahim seluruh rakyat negeri ini, yang menginginkan sebuah perubahan, tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Jokowi, lanjut Frans, adalah sosok yang mewakili seluruh rakyat di negara ini, dari semua aspeknya, sehingga pantas menjadi pemimpin di negeri ini.

"Jokowi sosok yang lahir dari rakyat dan sangat mengerti dengan kesulitan yang dialami rakyat saat ini. Karena itu pantas dan layak menjadi presiden," kata Frans Lebu Raya.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi dideklarasikan oleh PDI Perjuangan dan partai-partai koalisinya sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengumuman itu dilakukan di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Jokowi-JK diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beserta tiga partai pendukungnya, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Dalam hasil pemilu legislatif yang ditetapkan resmi oleh KPU, keempat partai itu meraih total 40,33 persen suara.(ant/ris)

Tudingan Dinasti Politik Gubernur Riau Berlebihan

Wakil Ketua Umum Kadin Riau, Dr Viator Butar Butar menilai tudingan dinasti politik terhadap Gubenur Riau, annas maamun, sangat berlebihan dan tidak beralasan hanya karena mengangkat anak, keponakan dan menantunya menjadi pejabat.

'Setahu saya menantu gubernur riau annas maamun yakni Dwi yang kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan sudah pernah menjadi pejabat di Kota Dumai yakni sebagai Kadis PU, lalu dipercaya oleh Kemendagri menjadi Direktur IPDNdi Rohil, apakah salah? ' kata Viator di Pekanbaru, Rabu.

Pendapat demikian disampaikan Viator terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap untuk menelusuri dugaan nepotisme gubernur riau annas maamun yang mendirikan dinasti politik dengan menempatkan anak, keponakan dan menantu di sejumlah jabatan strategis.

Menurut Viator, kalau sekarang Dwi diangkatmenjadi Kadis Pendidikan Provinsi Riau apakah salah. Padahal kapasitas dan kapabilitas Dwi layak diberi kepercayaan membenahi Dinas Pendidikan yang selama ini sangat amburadul, khususnya dalam pengelolaan anggaran.

Selanjutnya putri annas maamun, yakni Nana menjadi Kepala Seksi(eselon 4)di BKD dan seorang putranya menjadiKepala Seksi (eselon 4 di Dinas PU), serta keponakannya yang juga jadi eselon empatapakah itu layak disebut dinasti?.

'Ada 50-an pejabat eselon 2, ratusan eselon 3 dan apalagi eselon empat. Jujur saja gubernur sebelumnya dan para bupati dan wali kota lain nya di Riau jauh lebih nepotis dari annas maamun,' kata Viator yang juga tokoh masyarakat Batak Riau itu.

Ia meyakini bahwa tudingan miring yang dialamatkan ke Annas adalah satu bentuk reaksi orang atau sekelompok orang yang merasa tergoyang atau dirugikan dengan gebrakan gubernur riau yaitu merasionalisasi dan mengefisiensikan anggaran.

Sementara itu, katanya menambahkan, masyarakat Batak Riau mendukung gerakan rasionalisasi dan efisiensi APBD oleh Gubernur annas maamun tersebut.

SekretarisLembaga Pemantau Masyarakat(LPM) Provinsi Riau, Irwansyah mengkritisi pemberitaan media Tribun tentang Gubernur annas maamun yang mengeluarkan perkataan carut ketika menjawab pertanyaan pers (karena emosi,red)sebaiknya redaksi terkait melakukan penyaringan kata-kata.(ant/rd)

Legislator Perempuan Harus Buktikan Kualitas

Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu Irwan Waris mengatakan perempuan yang telah terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Tengah periode 2014-2019 harus membuktikan kualitasnya agar tidak mengecewakan rakyat yang memilihnya.

Irwan Waris di Palu, Rabu, mengatakan perempuan yang menjadi anggota legislatif harus lebih berjuang untuk kepentingan kaum hawa dan anak karena mereka lebih memahami hal itu.

Saat ini dari 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terpilih terdapat tujuh perempuan yang berasal dari sejumlah daerah.

Ketujuh perempuan itu adalahVera Rompas�Mastura (Partai Golkar), Habsa Yanti Ponulele (Partai Nasional Demokrat),�Zalzulmida A Djanggola (Partai Gerindra), Nurbaya Dunggio (PKS),�Sri Indraningsih Lalusu (PDI Perjuangan), Sri Atun (PKS), dan Sitti�Halima Ladoali (Partai Hati Nurani Rakyat).

Menurut Irwan, sedikitnya perempuan yang terpilih menjadi legislator di DPRD Sulawesi Tengah karena masyarakat sudah bisa menilai kemampuan para caleg yang akan bertarung.

Selain itu, para anggota legislatif petahana juga sudah mendapat nilai masing-masing di mata masyarakat.

'Jadi, masyarakat sudah cerdas. Mereka menghukum para anggota dewan yang kerjanya tidak maksimal dengan cara tidak memilihnya lagi,' kata Irwan.

Dia juga berharap kaum pria yang berada di legislatif juga mendukung rekan perempuan di DPRD Sulawesi Tengah agar kinerjanya maksimal.

Pada periode 2009-2014, terdapat delapan perempuan di DPRD Sulawesi Tengah, dan pada saat ini hanya tiga petahana yang terpilih lagi yakni Vera R Mastura, Sri Indraningsih Lalusu dan Siti�Halima Ladoali.

Menurut Irwan, partai politik hanya mencomot perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan wanita yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum.(ant/rd)

Hasyim Muzadi Dukung Capres-Cawapres Kader NU

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kh hasyim muzadi menyatakan akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang di dalamnya terdapat kader nu.

'Saya akan memilih pasangan yang di situ ada orang NU-nya,' kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu.

Hasyim mengatakan dalam sejarah pemilihan presiden secara langsung di era reformasi, selalu ada kader nu yang tampil.

Bahkan, pada Pilpres 2004 ada tiga kader nu yang tampil sebagai cawapres yakni Salahuddin Wahid, Jusuf Kalla, dan Hasyim Muzadi.

'Untuk saat ini kita tunggu dulu beberapa hari,' kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu.

Menjelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU pada 18 hingga 20 Mei 2014, baru dua capres yang hampir pasti akan mendaftar yakni Joko Widodo (Jokowi) yang diusung koalisi PDIP, NasDem, dan PKB, serta Prabowo Subianto yang diusung koalisi Gerindra, PAN, dan PPP.

Aburizal Bakrie yang dicapreskan Partai Golkar hingga saat ini belum jelas bakal mendaftar sebagai capres atau tidak, bahkan ada kemungkinan partai berlambang pohon beringin itu akan merapat ke salah satu koalisi parpol.(ant/rd)