Lemhannas Lakukan Terobosan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI melakukan berbagai terobosan dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Supandji pada Peringatan HUT ke-49 Lemhannas di Jakarta, Selasa, menyatakan sebagai lembaga kajian strategis, Lemhannas memiliki peran yang diharapkan publik dapat turut mengawal perjalanan bangsa pada keutuhan Negara Kesatuan RI.

Disebutkan bahwa Lemhannas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Lemhannas telah mendidik sekitar 3.000 lulusan peserta kursus reguler dan sekitar 1.000 kursus singkat dalam berbagai angkatan.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014, katanya, Lemhannas telah bekerja sama dengan berbagai partai politik untuk memberikan pembekalan dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan kepada kader-kadernya termasuk calon anggota legislatif.

Ia menyebutkan banyak wajah baru yang terpilih dalam Pemilu lalu sebagai wakil rakyat, termasuk untuk menjalankan tugas sebagai pengelola dan penyelenggara negara.

Namun, katanya, banyaknya wajah baru itu menunjukkan pesimisme pula karena mereka belum memiliki pemahaman yang kuat dalam wawasan kebangsaan.

Lemhannas, katanya, juga bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pertahanan untuk menyelenggarakan berbagai kajian strategis.

Selain itu juga menyelenggarakan berbagai dialog kebangsaan dengan berbagai kalangan media massa, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk melakukan berbagai kajian strategis bangsa.

Lemhannas juga membuat laboratorium kepemimpinan nasional hingga membuat konsep Indonesia 2045 atau 100 Tahun Republik Indonesia.

Pada acara itu juga diisi dengan orasi ilmiah dari Kepala Pusat Ekonomi dan Studi Kebijakan UGM A Tony Prasetiantono yang menyiapkan materi "Menyiapkan Episode Baru Perekonomian Indonesia".

Tony menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, menentukan sebuah negara memiliki daya saing tinggi atau tidak.

Sayangnya, kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM itu, Indonesia di kalangan negara-negara "emerging markets", Indonesia termasuk tertinggal sehingga pemerintahan baru yang akan terbentuk pada tahun ini harus melakukan berbagai percepatan pembangunan.

Lemhannas dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1965 dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan berada langsung di bawah Presiden.

Nama Lemhannas dipakai sejak 1983 dan berada di bawah Panglima ABRI. Kemudian sejak 1994 lembaga ini di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan dan sejak 2001, kembali berstatus lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2006 jabatan Gubernur Lemhannas disejajarkan setingkat menteri.

Ridwan Ch SIAPKAN SKENARIO INDONESIA 2045 Oleh Budi Setiawanto Jakarta, 20/5 (Antara) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI telah menyiapkan konsep skenario Indonesia hingga 2045.

Gubernur Terakhir disunting 5 bulan yang lalu oleh Denny eR Ge Lembaga Ketahanan Nasional Halaman ini memiliki beberapa masalah Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang SejarahSunting Pembentukan lemhannas pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan strategic baik nasional dan internasional yang mengharuskan adanya integrasi dan kerjasama yang mantap serta dinamis antar para aparatur Sipil, TNI, Polri dan pimpinan Swasta Nasional serta pimpinan politik dan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei 1965 sebagai hari berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1964 yang bertepatan dengan peringatan bersejarah hari kebangkitan nasional Indonesia. Pada saat upacara berdirinya Lemhannas sekaligus dimulainya fungsi utama Lemhannas yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan upacara pembukaan program pendidikan Kursus Reguler Angkatan I.

Pembentukan Lemhannas juga dimaksudkan sebagai salah satu urgensi nasional dalam upaya menyelamatkan dan melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan tujuan bangsa Indonesia serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ditengah-tengah percaturan politik dunia.

Perkembangan LEMHANNAS RI Gubernur Lemhannas Pranala luar Wikipedia Tampilan kecil (''mobile'') Tampilan besar (''desktop'') Konten tersedia di bawah CC BY-SA 3.0 kecuali apabila disebutkan lisensi yang lain.(ant/ris)

Pimnas Miliki Visi Maritim Kuat

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengharapkan kepemimpinan nasional ke depan seyogianya memiliki visi maritim yang kuat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Hal itu dikatakan KSAL saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional dengan Tema 'Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan yang Integral', di Jakarta, Selasa.

Menurut KSAL, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu mentransformasikan potensi kekayaan maritim menjadi sumber kemakmuran, kemajuan dan kedaulatan bangsa.

Padahal, lanjut dia, negara Indonesia dianugerahi sebuah negara kepulauan terbesar dengan potensi kekayaan alam dan lautan yang melimpah ruah serta terletak pada posisi strategis, yang diapit dua benua dan dua samudera yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju.

Namun, di samping itu semua juga menimbulkan kerawananan yang harus dihadapi Indonesia sebagai konsekuensi logis dari kondisi dan potensi yang ada, antara lain, ilegal fishing, transnational crime, pembajakan dan sengketa perbatasan.

"Disini perlu disadari tentang pentingnya visi maritim bagi bangsa Indonesia. Melalui pembangunan nasional yang berorientasi maritim (maritime base oriented) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa," kata Marsetio.

Bila ditelisik lebih jauh, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan sebagai bangsa maritim, yakni pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, laut dijadikan media dan tulang perekonomian sehingga dibangun armada laut yang kuat untuk menjalankan perdagangan dan mengamankan perekonomian.

Namun, kata dia, sejak zaman penjajahan Indonesia seolah-olah dibuat lupa akan jati diri bangsa sebagai bangsa bahari. Serta diubah pemikiran kita sebagai bangsa agraris yang cenderung mengabaikan laut.

Marsetio menambahkan, dengan kebijakan politik, ekonomi dan pertahanan keamanan yang didukung peraturan dan perundang-undangan kemaritiman diharapkan mampu menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasiona secara integral. Namun, hal itu bukan perkara mudah karena semangat menjadikan bidang maritim sebagai basis ekonomi pembangunan harus didukung oleh tekad yang kuat dan komitmen bersama dari para pengambil kebijakan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Perlu ada 'political will' yang kuat dari kepemimpinan nasional kita untuk membangun kebijakan maritim yang melandasi pembangunan nasional," kata KSAL.

TNI AL sebagai komponen kekuatan pertahanan negara di laut akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dengan menyelaraskan strategi pembinaan kekuatannya.

"Dalam rangka mendukung pembangunan nasional maritim, maka TNI AL memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum di laut. Hal ini merupakan salah satu kunci sukses untuk membangun maritim Indonesia karena terjaminnya keamanan dan tegaknya kedaulatan hukum di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan pondasi pembangunan maritim Indonesia," kata Marsetio.(ant/ris)

Bawaslu Perlu Penguatan Tindak Pidana Pemilu

Badan Pengawas Pemilu perlu mendapat penguatan dalam menindak kasus pidana pemilu yang mampu memicu konflik horizontal antarpendukung partai politik pada Pemilu Presiden 2014, kata seorang peneliti.

'Kasus pidana pemilu yang tidak banyak ditindaklanjuti Bawaslu seperti pada pemilu legislatif (pileg) sebelumnya, dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat konflik horizontal menjelang Pilpres 2014,' kata peneliti dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM) Zuly Qodir di Yogyakarta, Senin.

Ia mengatakan selain membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Bawaslu di tingkat daerah sesungguhnya juga memerlukan Undang-Undang (UU) pemilu yang mendukung kinerjanya. Ia menilai UU Pemilu masih sangat lemah mendukung penindakan kecurangan yang seharusnya dapat dilakukan Bawaslu.

Menurut dia, potensi konflik akibat kecurangan kelompok tertentu dapat diminimalkan apabila fungsi penegakannya dilakukan secara tegas.

'Bawaslu harus dipercaya oleh masyarakat untuk menindak setiap kecurangan. Persoalannya DPR mau merevisi UU pemilu atau tidak agar dapat menguatkan peran Bawaslu,' katanya.

Sementara itu, selain peran Bawaslu, menurut dia, proses yang fair dan independen dalam proses pencoblosan juga perlu diperhitungkan kalangan penyelenggara pemilu hingga lapisan bawah.

Penelusuran daftar pemilih tetap (DPT) hingga daftar pemilih tambahan (DPTb) calon pemilih dalam Pilpres 2014perlu dilakukan secara teliti, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal.(ant/rd)

Poros Jokowi NTT Target 95 Persen Kemenangan

Poros pemenangan calon presiden Joko Widodo di nusa tenggara timur menargetkan kemengan 95 persen suara di provinsi kepulauan itu dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014.

"Kita bertekad menang 95 persen suara di provinsi ini, sebagai bukti riil sumbangsih bagi pemenangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden Jusuf Kalla," kata Ketua Umum Poros Jokowi nusa tenggara timur Jhon Ricardo, di Kupang, Selasa.

Dia mengatakan, Poros Jokowi NTT terbentuk karena keterpanggilan sejumlah elemen masyarakat provinsi kepulauan itu untuk melahirkan seorang pemimpin bangsa yang baru, yang lahir dari rakyat kecil di bangsa ini.

Elemen yang tergabung tersebut secara sukarela mendeklarasikan diri sebagai relawan pejuang Jokowi, dan tergabung di dalam Poros Jokowi Nusa Tenggara Timur.

"Kita terpanggil dan secara spontan telah membentuk poros perjuangan ini, demi kemanjuan bangsa ini nanti," kata Jhon.

Dia menyebutkan, relawan dan pejuang Jokowi yang tergabung dalam Poros Jokowi NTT memiliki keanggotaan menembus batasan usia, mulai dari usia muda yang tergabung dalam kelompok pemilih pemula, hingga ke usia lanjut, para orang tua dan tokoh masyarakat.

Jhon mengatakan, sejumlah program kerja yang sudah dirancang untuk membangun komitmen perjuangan kemenangan Jokowi, pihaknya melakukan sejumlah kegiatan sosial dan anjangsana, yang melibatkan khalayak di daerah ini, untuk menyebarkan semangat perjuangan Jokowi.

"Sejumlah langkah itulah yang kita lakukan sebagai bagian dari kampanye Jokowi, calon presiden," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan nusa tenggara timur Frans Lebu Raya menyampaikan terima kasihnya atas pembentukan relawan pejuang Jokowi Presiden, dalam wadah Poros Jokowi NTT.

Menurut Frans yang juga Gubernur nusa tenggara timur, pembentukan poros tersebut akan menjadi salah satu bagian perjuangan semua komponen untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI.

PDI Perjuangan, kata Frans, memilih Joko Widodo sebagai calon Presiden RI, karena sosok itu terlahir dari rahim seluruh rakyat negeri ini, yang menginginkan sebuah perubahan, tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Jokowi, lanjut Frans, adalah sosok yang mewakili seluruh rakyat di negara ini, dari semua aspeknya, sehingga pantas menjadi pemimpin di negeri ini.

"Jokowi sosok yang lahir dari rakyat dan sangat mengerti dengan kesulitan yang dialami rakyat saat ini. Karena itu pantas dan layak menjadi presiden," kata Frans Lebu Raya.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi dideklarasikan oleh PDI Perjuangan dan partai-partai koalisinya sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengumuman itu dilakukan di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Jokowi-JK diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beserta tiga partai pendukungnya, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Dalam hasil pemilu legislatif yang ditetapkan resmi oleh KPU, keempat partai itu meraih total 40,33 persen suara.(ant/ris)

Tudingan Dinasti Politik Gubernur Riau Berlebihan

Wakil Ketua Umum Kadin Riau, Dr Viator Butar Butar menilai tudingan dinasti politik terhadap Gubenur Riau, annas maamun, sangat berlebihan dan tidak beralasan hanya karena mengangkat anak, keponakan dan menantunya menjadi pejabat.

'Setahu saya menantu gubernur riau annas maamun yakni Dwi yang kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan sudah pernah menjadi pejabat di Kota Dumai yakni sebagai Kadis PU, lalu dipercaya oleh Kemendagri menjadi Direktur IPDNdi Rohil, apakah salah? ' kata Viator di Pekanbaru, Rabu.

Pendapat demikian disampaikan Viator terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap untuk menelusuri dugaan nepotisme gubernur riau annas maamun yang mendirikan dinasti politik dengan menempatkan anak, keponakan dan menantu di sejumlah jabatan strategis.

Menurut Viator, kalau sekarang Dwi diangkatmenjadi Kadis Pendidikan Provinsi Riau apakah salah. Padahal kapasitas dan kapabilitas Dwi layak diberi kepercayaan membenahi Dinas Pendidikan yang selama ini sangat amburadul, khususnya dalam pengelolaan anggaran.

Selanjutnya putri annas maamun, yakni Nana menjadi Kepala Seksi(eselon 4)di BKD dan seorang putranya menjadiKepala Seksi (eselon 4 di Dinas PU), serta keponakannya yang juga jadi eselon empatapakah itu layak disebut dinasti?.

'Ada 50-an pejabat eselon 2, ratusan eselon 3 dan apalagi eselon empat. Jujur saja gubernur sebelumnya dan para bupati dan wali kota lain nya di Riau jauh lebih nepotis dari annas maamun,' kata Viator yang juga tokoh masyarakat Batak Riau itu.

Ia meyakini bahwa tudingan miring yang dialamatkan ke Annas adalah satu bentuk reaksi orang atau sekelompok orang yang merasa tergoyang atau dirugikan dengan gebrakan gubernur riau yaitu merasionalisasi dan mengefisiensikan anggaran.

Sementara itu, katanya menambahkan, masyarakat Batak Riau mendukung gerakan rasionalisasi dan efisiensi APBD oleh Gubernur annas maamun tersebut.

SekretarisLembaga Pemantau Masyarakat(LPM) Provinsi Riau, Irwansyah mengkritisi pemberitaan media Tribun tentang Gubernur annas maamun yang mengeluarkan perkataan carut ketika menjawab pertanyaan pers (karena emosi,red)sebaiknya redaksi terkait melakukan penyaringan kata-kata.(ant/rd)

Legislator Perempuan Harus Buktikan Kualitas

Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu Irwan Waris mengatakan perempuan yang telah terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Tengah periode 2014-2019 harus membuktikan kualitasnya agar tidak mengecewakan rakyat yang memilihnya.

Irwan Waris di Palu, Rabu, mengatakan perempuan yang menjadi anggota legislatif harus lebih berjuang untuk kepentingan kaum hawa dan anak karena mereka lebih memahami hal itu.

Saat ini dari 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terpilih terdapat tujuh perempuan yang berasal dari sejumlah daerah.

Ketujuh perempuan itu adalahVera Rompas�Mastura (Partai Golkar), Habsa Yanti Ponulele (Partai Nasional Demokrat),�Zalzulmida A Djanggola (Partai Gerindra), Nurbaya Dunggio (PKS),�Sri Indraningsih Lalusu (PDI Perjuangan), Sri Atun (PKS), dan Sitti�Halima Ladoali (Partai Hati Nurani Rakyat).

Menurut Irwan, sedikitnya perempuan yang terpilih menjadi legislator di DPRD Sulawesi Tengah karena masyarakat sudah bisa menilai kemampuan para caleg yang akan bertarung.

Selain itu, para anggota legislatif petahana juga sudah mendapat nilai masing-masing di mata masyarakat.

'Jadi, masyarakat sudah cerdas. Mereka menghukum para anggota dewan yang kerjanya tidak maksimal dengan cara tidak memilihnya lagi,' kata Irwan.

Dia juga berharap kaum pria yang berada di legislatif juga mendukung rekan perempuan di DPRD Sulawesi Tengah agar kinerjanya maksimal.

Pada periode 2009-2014, terdapat delapan perempuan di DPRD Sulawesi Tengah, dan pada saat ini hanya tiga petahana yang terpilih lagi yakni Vera R Mastura, Sri Indraningsih Lalusu dan Siti�Halima Ladoali.

Menurut Irwan, partai politik hanya mencomot perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan wanita yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum.(ant/rd)

Hasyim Muzadi Dukung Capres-Cawapres Kader NU

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kh hasyim muzadi menyatakan akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang di dalamnya terdapat kader nu.

'Saya akan memilih pasangan yang di situ ada orang NU-nya,' kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu.

Hasyim mengatakan dalam sejarah pemilihan presiden secara langsung di era reformasi, selalu ada kader nu yang tampil.

Bahkan, pada Pilpres 2004 ada tiga kader nu yang tampil sebagai cawapres yakni Salahuddin Wahid, Jusuf Kalla, dan Hasyim Muzadi.

'Untuk saat ini kita tunggu dulu beberapa hari,' kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu.

Menjelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU pada 18 hingga 20 Mei 2014, baru dua capres yang hampir pasti akan mendaftar yakni Joko Widodo (Jokowi) yang diusung koalisi PDIP, NasDem, dan PKB, serta Prabowo Subianto yang diusung koalisi Gerindra, PAN, dan PPP.

Aburizal Bakrie yang dicapreskan Partai Golkar hingga saat ini belum jelas bakal mendaftar sebagai capres atau tidak, bahkan ada kemungkinan partai berlambang pohon beringin itu akan merapat ke salah satu koalisi parpol.(ant/rd)

Daniel : Cak Imin Sosok Tepat Pendamping Jokowi

Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa daniel johan mengatakan muhaimin iskandar merupakan sosok yang tepat menjadi cawapres pendampingi capres Joko Widodo atau Jokowi pada pemilu mendatang.

Menurut daniel johan saat dihubungi di Pontianak, Rabu, saat ini Indonesia membutuhkan 'komposer' dan 'dirigen' yang andal untuk menghasilkan 'Konser Indonesia Sejahtera' yang hebat.

'Jokowi sebagai komposer andal butuh pendamping dirigen yang andal pula, dan cak imin sosok yang sangat tepat,' kata daniel johan.

Ia melanjutkan, komposer adalah orang yang menciptakan sebuah karya musik yang agung mulai dari menulis komposisi musik hingga vokal dan meneruskannya kepada banyak pihak untuk memainkannya.

Daniel mencontohkan Mozart sebagai salah satu komposer terkemuka dunia.

Sementara dirigen adalah faktor utama yang menentukan karya komposer berhasil tampil dengan baik. 'Tanpa dirigen yang andal, karya komposer bisa berantakan,' katanya mengibaratkan.

Ia menegaskan bahwa cak imin sudah teruji berhasil mengatasi dengan baik berbagai tantangan dan masa-masa yang sulit sejak masih mahasiswa.

cak imin juga pernah menjadi pimpinan termuda di DPR, 'Termasuk di partai seperti saat ini. Dan semua tugas termasuk di eksekutif dijalani dengan prestasi yang baik,' kata daniel johan.

PKB, ujarnya, pada pemilu mendapat hasil diluar dugaan. Ada berbagai faktor seperti NU, Rhoma Irama, Rusdi Kirana, serta peran caleg, DPW, DPC.

'Semua berjalan harmonis karena kemampuan cak imin sebagai dirigen yang andal sehingga bisa menghasilkan konser yang memenangkan PKB di pemilu,' tegas Daniel.

Selain itu, keduanya sama-sama memiliki garis tangan keberuntungan yang mungkin tidak dimiliki calon lain.(ant/rd)

Mantan Bupati Pamekasan Terpilih Tanpa Politik Uang

Mantan Bupati Pamekasan, Jawa Timur, kh kholilurrahman, terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 tanpa menggunakan politik uang sebagaimana caleg lain.

'Ini karena masyarakat masih ingat prestasi dan perjuangan saya selama menjadi Bupati Pamekasan. Mereka masih memberikan kepercayaan yang besar kepada saya guna melanjutkan perjuangan demi masyarakat,' katanya di Pamekasan, Kamis.

Bupati periode 2008-2013 ini terpilih sebagai wakil rakyat di daerah pemilihan (dapil) XI Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah meraih dukungan suara terbanyak dibandingkan dengan tujuh caleg PKB lainnya.

Kholil yang juga pengasuh pondok pesantren Matsaratul Huda, Panempan, Pamekasan ini mampu meraih dukungan 146.054 suara, mengalahkan caleg petahana KH Unais Ali Hisyam dan mantan Wakil Bupati Bangkalan Syafik Rofii.

Menurut Kholilurrahman, selain karena kepercayaan masyarakat untuk memilih dirinya menjadi wakil rakyat di DPR RI, juga berkat dukungan yang solid dari masyarakat Madura, para ulama pondok pesantren, tokoh masyarakat dan tim sukses.

'Mereka sudah bekerja keras untuk mengajak masyarakat di Pamekasan khususnya, agar tetapmemiliki komitmen bersama guna melanjutkan agenda pembangunan kerakyatan yang belum tuntas selama saya menjadi Bupati Pamekasan,' katanya.

Mantan Ketua PC Nahdlatul Ulama Pamekasan ini menjelaskan selama melakukan pendekatan kepada masyarakat, dirinya tidak terlalu muluk-muluk, sebab masyarakat sendiri sudah tahu apa yang dilakukan selama dirinya mengabdi kepada masyarakat selama menjadi Bupati.

'Saya selalu terus terang kepada masyarakat, kalau putih saya katakan putih, kalau tidak punya uang, saya katakan tidak punya uang,' imbuhnya.

Di antara caleg terpilih di dapil XI Madura ini, mantan Bupati Pamekasan kh kholilurrahman tercatat sebagai peraih suara terbanyak ketiga di antara delapan caleg terpilih lainnya.

Dua caleg peraih suara terbanyak yang mengungguli kh kholilurrahman adalah Fanny Safriansyah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan sebanyak 189.186 suara dan Moh. Nizar Zahro dari Partai Gerindra dengan 159.006 suara.

Kendatipun bukan peraih suara terbanyak di antara delapan caleg terpilih di dapil itu, namun Kholil mengaku bangka, karena tak sepeser pun mengeluarkan uang untuk pemilih, kecuali hanya biaya kampanye, seperti iklan dan sosialisasi kepada masyarakat calon pemilih di Pulau Garam itu.

'Silakan tanyakan kepada seluruh masyarakat di Madura kalau saya sama sekali tidak melakukan money politics, apalagi saya memang tidak punya uang,' tandasnya.

Meski kh kholilurrahman ini bukan peraih suara terbanyak di Madura, tetapi di internal PKB di seluruh Indonesia, perolehan suara dirinya paling banyak.

Dengan perolehan suara terbanyak di PKB itu, Kholilurrahman berpeluang menduduki posisi strategis di parlemen, baik di fraksi ataupun di komisi.

Posisi strategis itu akan memudahkan Kholil untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta membawa program-program pemerintah pusat ke Madura.

'Jika saya diberi kepercayaan oleh partai menjabat posisi strategis, saya akan berusaha keras untuk mensejahterakan masyarakat dan membesarkan PKB,' ungkap peraih gelar Doktor Ilmu Administrasi di Universitas 17 Agustus Surabaya ini.(ant/rd)

Darmin Nasution Layak Dampingi Jokowi

Pengamat ekonomi menilai sosok darmin nasution layak mendampingi jokowi sebagai calon wakil presiden mengingat pengalamannya di sektor keuangan.

"Darmin salah seorang ahli keuangan yang dimiliki Indonesia," kata pengamat ekonomi Faisal Basri di Jakarta, Kamis.

Faisal Basri mengatakan Darmin merupakan lulusan Sorbonne Perancis, orang Indonesia baru ada tiga lulusannya termasuk darmin nasution.

Faisal mengatakan, meskipun ahli di bidang moneter tetapi Darmin tidak semata-mata mengandalkan keuangan, dia juga ahli dalam menggarap sektor riil.

Hal ini dapat dilihat ketika menjabat sebagai Gubernur BI dan Dirjen Pajak, banyak terobosan yang dilakukan dalam membantu sektor riil.

Darmin juga banyak memberikan kelonggaran pada perizinan yang menunjukkan keahliannya dalam menggarap sektor riil.

Faisal melihat sosok Darmin merupakan orang yang bersih, tidak pernah terdengar terlibat kasus.

Ia mengaku sangat mengenal sosok Darmin saat aktif di LPEM UI termasuk berbagai ide-ide dalam membangun ekonomi di Indonesia.

Dia juga sosok yang berani ketika di DPR-RI pernah menggebrak meja karena ingin mempertahankan apa yang dianggapnya benar.

Sedangkan pengamat pasar modal Edwin Sinaga mengatakan Darmin merupakan teknokrat sejati yang memiliki pengalaman di Bank Indonesia dan Dirjen Pajak.

Saat menjabat Dirjen Pajak, Darmin terkenal bersih bahkan dia juga yang memperkenalkan 'sunset policy' sehingga sektor riil sangat terbantu.

Menurut Edwin, Jokowi seorang eksekutor, sangat cocok apabila disandingkan dengan Darmin yang seorang konseptual, kalau dipasangkan akan menjadi kolaborasi yang bagus.

Edwin mengatakan 'track record' Darmin tidak ada yang jelek, bahkan saat di Dirjen Pajak dia banyak mengungkapkan kasus-kasus korupsi pajak.(ant/ris)

Polres Bangka Ciduk Penggelap Mobil

Kepolisian Resor Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, menangkap seorang tersangka penggelapan mobil milik warga Kampung Tegalrejo, Muntok.

"Panangkapan pelaku berinisial Ml (32), laki-laki, warga Desa Limbung, Kecamatan Jebus, kami lakukan pada Rabu (14/5) sekitar pukul 14.00 WIB," ujar Kepala polres bangka Barat AKBP Djoko Purnomo melalui Kepala Satreskrim AKP Johan Wahyudi di Muntok, Jumat.

Berdasarkan bukti awal yang dimiliki polisi, katanya, tersangka Ml diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil pada awal Mei 2014.

"Penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B-166/V/2014/Babel/Res Babar tertanggal 14 Mei 2014," kata dia.

Berdasarkan laporan tersebut, katanya, korban yang beralamat di Kampung Tegalrejo, di Jalan Raya Peltim Nomor 25 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, mengalami kerugian berupa kehilangan mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi BN 2197 BR.

"Kejadian berlangsung pada Minggu (4/5) sekitar pukul 19.00 WIB, dimana tersangka berpura-pura menyewa mobil warna abu-abu tersebut selama selama satu hari, namun pada kenyataannya tersangka tidak mengembalikan kendaraan itu sesuai perjanjian awal," kata dia.

Ia menerangkan saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres bangka Barat untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Tersangka akan kami jerat dengan Pasal 378 Subs 372 KUHPidana," kata dia.(ant/ris)

NTT Minimalisir Pemilih Khusus

Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur berupaya memperkecil jumlah pemilih khusus yang saat pemilu legislatif lalu cukup banyak, agar tidak mengganggu persiapan, termasuk logistik pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

"Kita segera berkoordinasi dengan jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten dan kota untuk melakukan verifikasi daftar pemilih," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Jhon Depa di Kupang, Jumat.

Ia menjelaskan untuk kepentingan pemilu presiden mendatang, daftar pemilih tetap yang digunakan pada pemilu legislatif lalu, yang merupakan akumulasi dari daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus, dijadikan sebagai daftar pemilih sementara dan selanjutnya dilakukan verifikasi secara berjenjang mulai tingkat rukun tetangga.

Hal itu, kata Jhon, untuk mendapatkan daftar pemilih yang benar-benar akurat, tanpa kecolongan pencatatan pemilih, sehingga semua pemilih di daerah itu, terintegrasi dalam satu daftar pemilih, yaitu DPT.

Dia menyebutkan warga yang masuk DPK pada pemilu legislatif di NTT berjumlah 40 ribu orang.

"Menjadi jumlah terbesar, dan itu harus dikurangi hingga titik nol. Jumlah itu harus kita verifikasi untuk dicatat dalam DPT pilpres," katanya.

Dia menjelaskan jumlah pemilih khusus itu merupakan akumulasi jumlah pemilih di seluruh wilayah provinsi kepuluan tersebut, yang tidak tercatat dalam DPT sebagai hasil pemutakhiran Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) daerah itu.

Dia mengatakan pola pendaftaran pemilih yang tidak tercatat dalam DPT merupakan bagian dari semangat negara untuk mengikutsertakan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya.

Oleh karena itu, selaku penyelenggara, KPU melakukan pendafataran pemilih khusus tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional masyarakat.

"Dan untuk kesempatan pemilu presiden nanti, semua yang tergolong dalam pemilih khusus akan ditetapkan menjadi pemilih tetap," katanya.

Jhon mengatakan DPT Pemilu Legislatif 2014 di NTT yang ditetapkan pada Februari 2014 berjumlah 3.094.988 pemilih.

Namun demikian, katanya, untuk kepentingan mengakomodasi pemilih yang belum terdaftar, maka dibuka kesempatan pendaftaran pemilih khusus.

Dengan demikian, katanya, berubah daftar pemilih Pemilu Legislatif 2014 di NTT menjadi 3.134.988 pemilih, karena penambahan 40 ribu pemilih tambahan.

"Jumlah itu, akan dijadikan sebagai DPS untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai DPT pada pemilu presiden nanti," kata Jhon.

Dia berharap warga yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu legislatif lalu, segera mendaftarkan diri ke panitia pemungutan suara di kelurahan masing-masing, sehingga bisa terverifikasi sebagai pemilih tetap pada pemilu presiden.(ant/ris)

John Pieris : Sistem Presidensial Harus Diperkuat

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) john pieris menilai perlu memperkuat sistem presidensial agar Kepala Negara dalam kewenanganya tidak terlalu digerogoti oleh campur tangan parlemen.

'sistem presidensial kita harus diperkuat agar kewenangan Kepala Negara dalam hal mengangkat Panglima TNI, Jaksa Agung dan pejabat tinggi negara lainnya, parlementidak terlalu campur tangan,' kata john pieris dalam Dengar Pendapat Umum, Penataan Sistem Ketetanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD Tahun 1945, di Ambon, Kamis.

Kegiatan Dengar Pendapat Umum diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku.

Menurut John, sistem presidensial (presidensiil) atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

'Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden juga memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen,' ujarnya.

Karena itu, para menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif.

'Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Karena itu, Presiden harus lebih kuat agar jangan dirongrong oleh parlemen,' ucap John.

'Dalam hal mengevaluasi kinerja Presiden, DPD dan DPR bisa saja melakukannya tetapi tidak sampai merongrong kewibawaan dan jabatannya, karena ada mekanisme sesuai persyarat Undang-undang,' katanya lagi.

Ia menegaskan juga bahwa dalam sistem ketatanegaraan, DPR harus diperkuat, terutama dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, karena tiga fungsi tersebut saat inisangat lemah.

'Kita sudah mengamandemen UU Nomor 29 Tahun 2004tentangMPR,DPR, DPD dan DPRD. dalam amandemenitu dikatakan bahwa DPD mempunyai kewenangan membahas UU tetapi hanya sampai pada tingkat pertama saja,' ujarnya.

Sementara Makamah Konstitusi (MK) merumuskan UU sampai tingkat terakhir, itu berarti UU tersebut harus direvisi kembali.(ant/rd)

Tokoh Papua Barat apresiasi Keputusan DPD RI

Tokoh dari papua barat menyambut gembira keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang telah menyetujui pembentukan provinsi papua barat Daya yang merupakan pemekaran dari papua barat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Gerakan Papua Optimis Jimmy Demianus Ijie dan Ketua Tim Pemekaran Provinsi papua barat Daya Yosafat Kambu dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat, menanggapi perkembangan usul pembentukan provinsi papua barat Daya.

"Kami bersyukur karena DPD telah menyetujui pembentukan Provinsi papua barat Daya dalam Sidang Paripurna DPD pada Rabu (14/5) yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman," kata Jimmy.

Dia mengakui, meskipun telah disetujui DPD, proses selanjutnya masih harus dilakukan di Komisi II DPR. Diharapkan proses pembahasan di DPR segera dilakukan dan diputuskan karena persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sudah lengkap.

Mengenai belum adanya pertimbangan dan persetujui dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi papua barat, Jimmy menjelaskan, MRP Provinsi Papua telah menyampaikan persetujuan sebelum adanya pembentukan MRP Provinsi Papua Barat.

"Jauh sebelum MRP papua barat terbentuk, MRP Papua telah menyampaikan pertimbangan dan persetujuan atas usul pemekaran provinsi ini," kata Jimmy yang juga Wakil Ketua DPRD papua barat ini.

5-7 provinsi Caleg DPR dari PDIP ini mengatakan, optimistis provinsi baru ini segera terbentuk. Pemekaran wilayah juga diyakini sebagai upaya yang paling tepat untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat perkembangan wilayah. Apalagi luas Papua sebanding dengan tiga setengah kali Pulau Jawa.

"Sampai saat ini Papua baru dua provinsi. Ke depan Papua membutuhkan setidaknya 5-7 provinsi," katanya.

Wilayah papua barat Daya yang diusulkan meliputi kawasan kepala burung Pulau Papua, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat. Sedangkan Kabupaten Raja Ampat untuk sementara belum memberi dukungan atas usul pembentukan provinsi baru ini.

Menurut Yosafat Kambu, tanpa dukungan dan persetujuan Raja Ampat pun pemekaran provinsi ini akan bisa diwujudkan karena telah memenuhi persyaratan sesuai PP Nomor 78/2007 tentang Syarat Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). "Kalau persyaratan lima kabupaten/kota sebagai persyaratan, maka tanpa Raja Ampat pun sudah terpenuhi," kata dia.

Karena itu, pihaknya mendesak DPR dan pemerintah pusat segera membahas dan memutuskan pemekaran provinsi ini.

"Bagi kami, lebih cepat lebih baik, karena semua persyaratan sudah terpenuhi. Bahkan amanat presiden (ampres) juga sudah lama ada," katanya.(ant/ris)

PKB Ingin Koalisi Ramping dan Solid

Partai Kebangkitan Bangsa menginginkan adanya koalisi yang ramping dan solid dalam pemerintahan kedepan, setelah pengumuman koalisi partai tersebut dengan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem untuk mengusung Joko Widodo sebagai bakal calon presiden.

"Kalau menerima partai baru atau tidak itu hak penuh PDI-P, Bu Mega (Megawati Soekarnoputri), dan Jokowi namun PKB ingin kerja sama yang ramping dan solid," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat.

Hal itu diungkapkan terkait peluang masuknya Partai Golkar dalam koalisi yang dibangun ketiga partai tersebut.

Karding menilai koalisi ketiga partai itu sudah cukup membuat pemerintahan yang nanti di pimpin Jokowi efektif dan solid. Hal itu menurut dia, melihat sejarah koalisi di Indonesia bahwa pemerintahan sebenarnya relatif efektif.

"Maksudnya tidak ada undang-undang mandeg kecuali atas kesepakatan dua pihak pemerintah dan parlemen. Tidak ada anggaran yang disepakati kecuali kesepakatan dua pihak," ujarnya.

Dia menjelaskan koalisi yang dibangun PKB saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama parpol yang mengusungnya, hanya sepakat pada "platform" namun tidak dalam agenda politik bersama.

Karding mencontohkan "platform" parpol koalisi untuk bersama-sama sepakat memerangi korupsi namun caranya bagaimana yang belum dirumuskan.

"Kedepan yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai langkah dan cara bukan sekedar cita-cita," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menemui Ketua UmumDPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikediaman mantan Presiden RI itu di Jalan Teuku Umar pada Kamis (15/5).

ARB menyatakan dalam pertemuan itu dibahas mengenai kemungkinan koalisi antara partainya dengan PDI-P terutama menyamakan pendapat untuk membangun kerja sama di pemerintahan kedepan.

ARB pun juga bertemu dengan bakal capres PDI-P Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur pada Selasa (13/5) malam. ARB menyatakan pertemuan dirinya dengan Jokowi merupakan upaya penjajakan lanjutan untuk membangun koalisi.(ant/ris)

Gubernur : Kepala Daerah Tak Hadiri HUT Sumsel

Gubernur Sumatera Selatan alex noerdin mengingatkan sejumlah kepala daerah yang tidak menghadiri acara hut provinsi tersebut di Palembang, Kamis, padahal kegiatan tersebut sangat penting untuk rencana pembangunan ke depan.

Pihaknya sudah rutin melaksanakan kegiatan tingkat provinsi yang seharusnya dihadiri bupati dan wali kota, tetapi ternyata sebagian hanya mengirim wakilnya saja, kata gubernur saat peringatan HUT ke-68 Provinsi Sumsel di gedung DPRD setempat di Palembang.

Peringatan hut provinsi itu antara lain dihadiri sejumlah anggota DPR RI utusan Sumsel, DPD RI, bupati dan wali kota se-Sumsel.

Gubernur menyayangkan, ada beberapa bupati dan wali kota tidak hadir, padahal acara tingkat provinsi yang dilaksanakan itu penting diikutiuntuk menyelaraskan pembangunan di masing-masing daerah.

Namun, setiap ada kegiatan ternyata para bupati dan wali kota banyak tidak menghadiri langsung atau hanya diwakilkan.

Sehubungan itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada para bupati dan wali kota yang ada di provinsi tersebut, supaya bila ada kegiatan penting diharapkan kehadirannya tidak diwakili.

Menurut dia, kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi sehingga bila ada kegiatan harus selalu berkoordinasi.

Selain itu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, jadi wajar bila memerintahkan para bupati dan wali kota.

Apalagi pemerintah kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi sehingga pembangunan harus sejalan.(ant/rd)

Ganjar Lantik Wabup Purbalingga

Gubernur Jawa Tengah ganjar pranowo atas nama Presiden Republik Indonesia melantik Tasdi sebagai wakil bupati purbalingga menggantikan Sukento Rido Marhaendrianto yang kini menjabat Bupati Purbalingga.

Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelatikan wakil bupati purbalingga Masa Jabatan Tahun 2010-2015 di Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga, Jumat.

Saat memberi sambutan, Gubernur Jateng ganjar pranowo mengharapkan Wakil Bupati Purbalingga yang baru dilantik dapat membantu tugas-tugas Bupati Purbalingga meskipun masa jabatannya hanya sebentar karena akan berakhir pada tahun 2015.

Selain itu, dia menilai teori kaderisasi kepemimpinan di Purbalingga telah berjalan sempurna.

Dalam hal ini, kata dia, setelah Triyono Budi Sasongko menyelesaikan tugasnya sebagai Bupati Purbalingga, tugas itu dilanjutkan Heru Sudjatmoko yang sebelumnya menjabat wakil bupati purbalingga.

Selanjutnya ketika Heru Sudjatmoko meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Purbalingga karena menjabat Wakil Gubernur Jateng, jabatan tersebut diisi oleh Sukento Rido Marhaendrianto yang sebelumnya sebagai wakil bupati purbalingga.

"Oleh karenanya, saya mengharapkan hal itu bisa berjalan terus," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung rencana pengembangan Pangkalan Udara Wirasaba di Purbalingga menjadi bandara komersial.

Bahkan, dia meminta rencana pengembangan tersebut dipercepat.

"Saya minta Bupati Purbalingga memimpin pelaksanaan pengembangan Lanud Wirasaba karena rencana itu telah mendapat dukungan dari Bupati Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, dan Tegal," katanya.

Tasdi yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga terpilih sebagai wakil bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada tanggal 3 Maret 2014.

Dia yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Purbalingga mampu mengungguli calon wakil bupati lainnya, yakni Ambar Budi Yuwono.

Dalam hal ini, Tasdi meraih 23 suara, sedangkan Ambar Budi Yuwono yang juga Bendahara DPC PDIP Purbalingga hanya memperoleh 21 suara.

Oleh karena itu, Tasdi berhak dilantik sebagai wakil bupati purbalingga menggantikan Sukento Rido Marhaendrianto yang kini menjabat Bupati Purbalingga.

Sebelumnya, Bupati Purbalingga dijabat oleh Heru Sudjatmoko yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah.(ant/ris)

Sultan Belum Ditemui Demokrat Terkait Capres

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sri sultan hamengku buwono x mengatakan belum ditemui jajaran partai demokrat terkait dengan keinginan partai itu mengusung dirinya sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2014.

'Sampai saat ini belum ada satu pun partai politik termasuk partai demokrat yang menemui saya untuk membicarakan masalah calon presiden (capres),' kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, soal capres itu perlu dibicarakan dan dinegosiasikan antara partai politik yang mengusung dengan calon yang akan diusung. Oleh karena itu, semua pihak perlu melihat perkembangan lebih lanjut.

'Saya kira masalah itu perlu dibicarakan dan dinegosiasikan terlebih dahulu. Jadi, semua pihak harus melihat perkembangan lebih lanjut terkait dengan wacana pencapresan tersebut,' kata kader Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan partai demokrat Amir Syamsuddin mengatakan partainya membidik sri sultan hamengku buwono x sebagai capres yang akan diusung pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2014.

'Sultan menjadi pilihan karena elektabilitasnya bisa bersaing dengan dua capres lain yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto,' kata Amir di Jakarta, Rabu (14/5).(ant/rd)

PPP Ancam Tarik Dukungan Untuk Gerindra

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan partainya bisa saja pindah haluan jika pasangan capres prabowo subianto dan Hatta Radjasa dideklarasikan tanpa melibatkan partainya untuk menetapkan calon wakil presiden.

"Koalisi harus dibangun atas kebersamaan visi misi. Kalau tidak sesuai karakter PPP sebagai partai umat, PPP akan pindah ke luar. Lihat situasi dan kondisi PPP. Karena PPP milik umat maka harus dikonsultasi dengan umat, " kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya santer diberitakan prabowo subianto akan mengandeng Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Hal itu juga disepakati dalam rakernas PAN Lebih lanjut Dimnyati menjelaskan PPP belum diajak bicara untuk menetapkan siapa figur calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo.

Ditegaskan Ketua Baleg DPR ini, sementara ini di internal PPP, baru nama Suryadharma Ali yang diusulkan.

Namun kalau nanti duet capres-cawapres diputuskan sesuai komitmen koalisi, maka mau tidak mau, PPP ikut mengusung pasangan tersebut.

Sebaliknya, kalau tidak setuju, maka PPP akan mempertimbangkan untuk menarik dukungan karena pasangan capres-cawapres merupakan dwi tunggal. Penarikan dukungan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi terlebih dulu dengan kalangan ulama mengingat PPP merupakan partai milik umat.

"Selama ini yang kami tahu belum menetapkan cawapres karena PPP harus diajak bicara. Prabowo tidak bisa serta merta tanpa persetujuan PPP, " kata Dimyati.

Ditanya kabar adanya penetapan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta Rajasa, Dimyati menegaskan PAN baru mengusulkan pasangan capres-cawapres Prabowo- Hatta Rajasa.

"Sama seperti PPP yang usulkan duet Prabowo- SDA. (Kalau sudah deklarasi) asal dikomunikasikan, apa alasannya memilih Hatta Rajasa. Jika itu keputusannya, harus dibahas dalam rapat harian PPP, " katanya.(ant/ris)

SBY Akan Umumkan Pemenang Survei Konvensi Jumat

Sekretaris Komite Konvensi partai demokrat suaidi marasabessy mengatakan, Ketua Umum partai demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan secara langsung pemenang hasil survei konvensi calon presiden partai demokrat, Jumat (16/5).

'Pak SBY langsung yang akan mengumumkan pemenang survei, Jumat sore, di DPP partai demokrat,' katanya saat dihubungi, Kamis malam.

Suaidi mengatakan, sebelum diumumkan, hasil survei akan diserahkan lebih dahulu kepada para peserta konvensi pada Jumat siang sekitar 13.30 WIB di sekretariat konvensi capres partai demokrat.

'Nantinya diserahkan dulu hasilnya ke peserta, baru kemudian diumumkan langsung oleh SBY,' katanya.

Ia menambahkan, dirinya tidak mengetahui apakah dalam pengumuman hasil pemenang konvensi tersebut nantinya juga akan diumumkan sebagai capres, cawapres atau tidak.

'Bukan saya yang menentukan, nanti tunggu saja pengumumannya,' katanya.(ant/rd)

Jokowi Diminta Pertimbangkan Muhaimin Jadi Cawapres

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Indonesia meminta joko widodo dan PDI-Perjuangan mempertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.

"joko widodo dan PDI Perjuangan agar dapat mempertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden, walau pun pak Muhaimin dan PKB selama ini hanya mengusulkan Mafud.MD, Rhoma Irama dan Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi," kata Ketua DPW PKB Sumatera Barat H. Febby DT. Bangso Nan Putiah di Bukittinggi, Jumat.

Melihat perkembangan politik saat ini, katanya, DPW PKB se-Indonesia sepakat dan meminta Ketua Umum PKB agar bersedia diusulkan oleh DPW PKB se-Indonesia untuk mendampingi Joko Widodo pada pilpres 2014.

Selain itu, ia juga meminta DPP PKB agar menyampaikan secara resmi aspirasi DPW PKB se-Indonesia kepada joko widodo dan PDI-Perjuangan.

Sebab, katanya, DPW PKB merasa Muhaimin Iskandar tepat untuk mendampingi joko widodo di pemerintahan untuk lima tahun ke depan, mengingat pengalaman Muhaimin Iskandar sebagai Pimpinan DPR-RI dan pengalamannya sebagai menteri.

Selain itu, ktanya, Muhaimin Iskandar juga merupakan kader muda NU yang potensial.

Ia menyakini "histoire le repete" sejarah lama bakal terulang kembali dimana pada tahun 1999 PKB (Gusdur jadi presiden) dan PDI Perjuangan (Megawati) sebagai wakil presiden.

"Histoire le repete" tersebut sangat mungkin terjadi untuk menciptakan restorasi Indonesia yang hebat lahir dan bhatin yakni Jokowi sebagai presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden," tegasnya.

DPW PKB se-Indonesia, sebutnya, juga menyarankan joko widodo dan PDI-Perjuangan tidak membuat koalisi terlalu gemuk sehingga bisa berpotensi terjadinya bagi-bagi kekuasaan.

"DPW PKB se-Indonesia melihat koalisi hari ini antara PDI Perjuangan, NasDem dan PKB sangat ideal seperti pidato pembukaan pak Muhaimin Iskandar pada deklarasi joko widodo sebagai presiden yaitu "jombang ijo mbiru dan abangan" (hijau biru merah)," katanya.

Ia menegaskan bahwa DPW PKB se-Indonesia siap bekerja keras bersama-sama untuk memenangkan joko widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014, yakni sebagai pemimpin dekat dengan rakyat dan tidak berjarak.(ant/ris)

Warga Diminta Proaktif Daftar Pilpres

Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah mengimbau masyarakat yang telah mempunyai hak pilih, tetapi belum terdaftar, untuk proaktif mendaftarkan diri sebagai pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

"Masyarakat yang belum terdaftar atau belum masuk daftar pemilih tetap pada pemilu legislatif yang lalu bisa lebih aktif mendaftarkan diri ke panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan dengan membawa dokumen kependudukan," kata komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah dari Divisi Pemantauan, Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Data Informasi Ikhwanudin di Semarang, Jumat.

Ia menjelaskan dengan aktif mendaftarkan diri ke PPS tersebut maka hak pilih dari tiap masyarakat bisa terjamin saat pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

"Selain itu akan memudahkan petugas kami dalam melakukan pendataan guna penyusunan daftar pemilih tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya.

Menurut dia, yang perlu dibawa masyarakat saat mendaftarkan di PPS adalah beberapa dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

"Dari serangkaian tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut, diperkirakan jumlah pemilih Pemilu Presiden mendatang akan berbeda dengan data pemilih Pemilu Legislatif sebelumnya karena mobilitas penduduk yang tinggi," katanya.

Terkait dengan pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPU di kabupaten/kota di wilayah provinsi setempat, terutama petugas PPS, agar cermat dalam melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih guna penyusunan daftar pemilih tetap.

"Ada lima item identitas pemilih yang harus dicermati teman-teman di tingkat lapangan yaitu nama, nomor induk kependudukan, alamat, tanggal lahir, dan status," ujarnya.

Ia menjelaskan, kecermatan dalam pencocokan dan penelitian identitas pemilih tersebut diperlukan guna mengantisipasi adanya berbagai permasalahan pada penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

"Saat ini seluruh jajaran KPU Jateng sedang melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden 2014 berupa pencocokan dan penelitian data pemilih yang mengacu pada DPT Pemilu Legislatif," katanya.

Pencocokan dan penelitian, kata dia, dilakukan terhadap DPT Pemilu Legislatif, data pemilih tambahan, data pemilih khusus, dan data pemilih khusus tambahan, serta data pemilih pemula.(ant/ris)

Politikus Wanita di Kalsel Meningkat

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hasil Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 dari kaum perempuan meningkat 80 persen dibandingkan dengan 2009.

Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Jumat dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tercatat sembilan orang perempuan terpilih menjadi anggota DPRD tingkat provinsi tersebut.

Keterwakilan perempuan belum mencapai 35 persen, dan bahkan tidak sampai 20 persen dari keanggotaan DPRD tingkat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.

Kaum perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kalsel itu terbanyak dari Partai Golkar masing-masing Hj Syarifah Rugayah daerah pemilihan (dapil) II, Hj Noormiliani dapil III, Hariyatie (dapil) IV dan Hj Syarifah Santiansyah dapil VI.

Kemudian Soraya dari Partai Amanat Nasional dapil II, Kamariatul Herlina dari Partai Hati Nurani Rakyat dapil III, serta Gusti Miftahul Chotimah dari Partai Nasional Demokrat, Hj Mariana dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Zulva Asma Fikra dari Partai Demokrat, ketiganya dapil VII.

Sementara kaum perempuan pada keanggotaan DPRD Kalsel periode 2009 - 2014 (yang ada sekarang) dari Partai Golkar cuma satu, Partai Demokrat dua, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing satu orang.

Sebelumnya (masih dalam periode 2009 - 2014) atau sebelum pergantian antarwaktu (PAW), kaum perempuan dalam DPRD Kalsel dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada dua dan Partai Bintang Reformasi (PBR) satu orang.

PAW keanggotaan DPRD Kalsel periode 2009 - 2014 terjadi pada PKB atas nama Hj Hariyatie yang pindah ke Partai Golkar dari dapil IV digantikan Ilmi, serta PBR atas nama Hj Fatmawaty dapil I Banjarmasin digantikan ustadz Ahmad Saal.

Hj Fatmawaty yang juga seorang ustadzah sebelumnya menggantikan H Muhidin yang terpilih menjadi Wali Kota Banjarmasin hasil pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Banjarmasin atau ibu kota Prov Kalsel tersebut tahun 2010.(ant/ris)

NTB Ajak Dunia Berdoa Untuk Perdamaian

Lebih dari 30 warga Nusa Tenggara Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur di Mataram, Jumat, guna menyoroti konflik di negara-negara Islam, sekaligus mengajak penduduk dunia berdoa demi terciptanya perdamaian.

Para pengunjuk rasa itu menamakan dirinya Forum Umat Untuk Dunia Islam (Formasi) yang merupakan gabungan dari sejumlah elemen organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, yang dikoordinir Romi Saefudin, dan Dedi Kurniawan.

Para pengunjuk rasa itu didominasi kaum perempuan, aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB.

Aksi massa itu dijaga aparat kepolisian, guna mencegah kemungkinan anarkis, sekaligus memperlancar lalu lintas karena aksi massa itu digelar di salah satu jalan utama di Kota Mataram.

Dalam aksinya itu, mereka membawa beragam spanduk yang isinya menuding pihak-pihak yang memprovokasi terjadinya konflik di negara-negara Arab dan negara Islam lainnya.

Negara-negara Islam dimaksud antara lain Suriah, Syam, Afrika Tengah, Somalia, Mesir, Palestina, Myanmar, Libya, dan sejumlah negara-negara Arab.

"Ada pembantaian di sana, dan umat menggigil, sehingga kami mengajak penduduk dunia untuk mendoakan terciptanya perdamaian," ujar Romi dalam orasinya di depan pintu gerbang Kantor Gubernur NTB.

Massa aksi mengajak semua pihak untuk berdoa agar konflik di negara-negara Islam itu segera berakhir dengan aksi perdamaian.

Selain itu, mereka mengajak semua pihak untuk mendukung rekonsiliasi negara Islam untuk pembebasan Palestina.

Mereka juga mendesak lembaga internasional agar penjajahan diatas dunia dihapus karena melanggar hak asazi manusia dan tidak berprikemanusiaan.

"Kami juga mengecam tindakan melanggar HAM rezim Basar Al Asad atas penggunaan senjata kimia untuk pembunuhan massal," ujar Dedi, orator lainnya dalam aksi massa itu.(ant/ris)

Said Agil Dukung Pencapresan Prabowo Subianto

Ketua umum PBNU said agil siradj mengatakan dirinya secara pribadi mendukung pencalonan prabowo subianto sebagai presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

'Warga NU bebas memilih siapa saja sebagai capres, tapi secara pribadi saya mendukung Prabowo Subianto sebagai capres yang akan bertarung nanti ,' ujar said agil siradj dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Letjen (Purn) Prabowo Subianto mempunyai sikap tegas, berani, dan berwibawa untuk memajukan dan membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

'Prabowo adalah sosok pemimpin tegas yang memikirkan rakyat kecil antara lain petani, buruh, nelayan dan sebagainya' ujar dia.

Indonesia, ia mengatakan, juga harus berdaulat secara ekonomi, politik serta budaya. Jadi bukan hanya secara geografis saja.

'Jangan sampai bangsa Indonesia dikangkangi oleh para investor. Karena itu Indonesia butuh pemimpin yang berani sehingga dapat berdaulat secara ekonomi,' kata dia.(ant/rd)

Pengamat: Demokrasi Sekarang Plutokrasi Neo-Orde Baru

Demokrasi di Indonesia pascao-Orde Baru berubah menjadi plutokrasi neo-Orde Baru, ujar peneliti Public Virtue Institute AE Priyono, saat dihubungi dari Bandarlampung, Jumat.

"Indonesia terus bergerak di wilayah abu-abu dalam proses transisi pascareformasi, bahkan makin mendekati area-hitam dalam periode elektoralnya yang ketiga yakni 2009-2014," ujar pria yag akrab disapa Bang AE itu.

AE yang tahun 2000 menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Negara Urusan HAM untuk Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kasus-kasus Pelanggaran HAM berat itu mengatakan, imaginasi tentang terjadi konsolidasi demokasi di Indonesia adalah fantasi kosong.

"Memang ada institusionalisasi demokrasi, tetapi tidak pernah terjadi proses habituasi demokratik karena praktik politik patrimonial terus berlangsung," kata penulis buku "Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi" dan "Jihad Intelektual: Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam".

Ia menambahkan, demokrasi liberal gagal dan yang muncul adalah "illiberal-democracy".

"Elite predatorial lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung. Reorganisasi kekuasaan berlangsung mengikuti logika politik kartel dan menjadi basis bagi munculnya plutokrasi," katanya lagi.

AE menjelaskan, plutokrasi neo-Orde Baru terdiri dari kekuasaan kaum elite predatorial yang berkoalisi dengan kaum oligark.

"Jika kekuasaan elitis bersumber dari kekuasaan formal, maka kekuasaan oligarkis bersumber dari kekuasaan material," demikian AE Priyono.(ant/ris)

Hatta Rajasa dan Chairul Tanjung Temui Presiden

hatta rajasa yang telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Perekonomian bersama-sama dengan Ketua Komite Ekonomi Nasional chairul tanjung menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat.

Berdasarkan pantauan Antara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, keduanya tiba hampir bersamaan pada sekitar pukul 13.45 WIB.

hatta rajasa yang memakai baju batik berwarna biru gelap tiba terlebih dulu dan langsung ditanyai oleh para wartawan mengenai siapa sosok yang bakal menggantikannya.

"Penggantinya nanti didengar saja. Lihat saja undangannya," kata Hatta yang diprediksi menjadi salah satu calon kuat cawapres Prabowo Subianto itu.

Menurut Hatta, dirinya tidak berpesan secara khusus dan terperinci bagi penggantinya, tetapi hanya ingin agar momentum pertumbuhan ekonomi yang positif ini terus dijaga.

Selain itu, ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga menginginkan agar tingkat inflasi juga dapat dijaga dan begitu pula dengan keberlanjutan kebijakan fiskal yang telah dikeluarkan selama ini.

Selain Hatta, sosok lainnya yang diundang adalah Ketua Komite Ekonomi Nasional dan juga pendiri CT Group chairul tanjung.

Chairul yang mengenakan baju batik keemasan itu belum mengatakan bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang baru menggantikkan Hatta.

"Biar saya bertemu dulu Presiden.. Apapaun hasilnya akan saya sampaikan kepada wartawan," kata chairul tanjung.(ant/ris)

SBY: Partai Demokrat Tahu Diri

Ketua Umum DPP partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengatakan, pihaknya tahu diri dalam menghadapi Pemilihan Umum Presiden 2014 karena perolehan suara Pemilu Legislatif 9 April lalu tidak memenuhi target.

"Demokrat tahu diri dengan 10 persen (perolehan suara dalam Pemilu Legislatif 2014)," kata susilo bambang yudhoyono (SBY) di Jakarta, Jumat.

Menurut Yudhoyono, dengan hanya memperoleh sekitar 10 persen maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Sebagaimana diberitakan, Sekretaris Komite Konvensi partai demokrat Suaidi Marasabessy mengatakan, Ketua Umum partai demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan secara langsung pemenang hasil survei konvensi calon presiden partai demokrat, Jumat (16/5).

"Pak SBY langsung yang akan mengumumkan pemenang survei, Jumat sore, di DPP partai demokrat," katanya saat dihubungi Antara, Kamis (15/5) malam.

Suaidi mengatakan, sebelum diumumkan, hasil survei akan diserahkan lebih dahulu kepada para peserta konvensi pada Jumat siang sekitar 13.30 WIB di sekretariat konvensi capres partai demokrat.

Sementara itu, Peneliti senior Pusat Data Bersama (PDB) Daniel Rembeth memperkirakan partai demokrat dan Partai Golkar bisa membuat poros koalisi baru sehingga akan ada tiga poros koalisi pada pemilu presiden, 9 Juli mendatang.

"Hari ini Pak SBY bertemu dengan Pak Aburizal (Ketua Umum Partai Golkar) di Jakarta. Meskipun informasinya pertemuan itu hanya ingin minum teh bersama, tapi saya memperkirakan akan membicarakan persoalan politik," kata Daniel Rembeth di Jakarta, Rabu (14/5).

Menurut Daniel, jika elit partai demokrat dan elit Partai Golkar sepakat membangun poros baru koalisi, maka bisa terbentuk karena gabungan kedua partai itu sudah memenuhi syarat "presidential threshold" yakni 152 kursi DPR RI, lebih tinggi dari persyaratan minimal 122 kursi DPR RI.(ant/ris)

Warga Kamoro Tuntut Janji Ketua KPU Mimika

Masyarakat Suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Papua menuntut janji Ketua KPU Mimika Yohanes Kemong untuk memberikan porsi 15 kursi dari 35 kursi DPRD Mimika periode 2014-2019 kepada putra-putri Kamoro.

Tokoh masyarakat Kamoro di Timika, John Nakiaya, Jumat mengatakan sangat wajar jika Suku Kamoro dan Amungme yang merupakan dua suku asli di Kabupaten Mimika mendapat porsi terbesar di DPRD Mimika.

"DPRD Mimika itu rumahnya orang Amungme dan Kamoro. Kalau kami menuntut 15 kursi di DPRD Mimika itu wajar karena sebagai pemilik rumah kami punya hak, sedangkan teman-teman lain itu datang sebagai tamu," kata John.

Menurut dia, sangat aneh jika masyarakat Kamoro yang merupakan masyarakat asli Kabupaten Mimika hanya mendapat jatah satu kursi di DPRD Mimika sebagaimana pengumuman ketua kpu mimika, Yohanes Kemong dalam media jejaring sosial.

"Sangat aneh, koq tamu yang potong kuenya, lalu kami yang tuan rumah hanya diberikan satu potong kue," ujar John, mantan Sekretaris Eksekutif Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang juga caleg dari Partai Nasdem itu.

John mengatatakan, selama ini masyarakat Suku Kamoro yang menjadi pemilik ulayat atas seluruh wilayah di dataran rendah Mimika sudah memberikan keleluasaan kepada semua orang dari berbagai suku bangsa untuk datang mencari kehidupan yang lebih baik di Timika.

Para tamu yang datang dari berbagai suku bangsa itu, katanya, harus juga sadar bahwa ada pemilik rumah yaitu Suku Kamoro yang juga memiliki hak-hak dasar dalam kehidupan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Masyarakat Kamoro meminta Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini dan Pemkab setempat untuk segera menghadirkan ketua kpu mimika Yohanes Kemong dan empat komisioner KPU Mimika lainnya ke Timika. Pasalnya, sejak rapat pleno penetapan perolehan suara 12 parpol di Hotel Yasmin Jayapura, Jumat (9/5), Yohanes Kemong dan kawan-kawannya seolah menghilang dari Timika.

Jika KPU Mimika tidak mengakomodasi sebanyak mungkin caleg dari Suku Kamoro untuk duduk di kursi DPRD Mimika lima tahun ke depan, warga Kamoro menyatakan siap untuk mengulangi aksi blokade ruas jalan poros yang menghubungkan Timika dengan Pelabuhan Paumako sebagaimana yang dilakukan sejak Senin (12/5) hingga Kamis (15/5) siang.

"Kalau tuntutan kami tidak diperhatikan, kami akan buat aksi ulang," ancam John.

Dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani sejumlah pihak pada Rabu (14/5), warga kamoro meminta Kapolres Mimika segera menghadirkan Yohanes Kemong dan kawan-kawannya untuk membicarakan soal jatah keterwakilan Suku Kamoro di DPRD Mimika.

warga kamoro memberi kesempatan kepada Yohanes Kemong dan kawan-kawannya untuk segera melakukan klarifikasi hal itu paling lambat hari ini, Jumat (16/5) dan menolak untuk menggelar pertemuan di Jayapura guna menghindari konflik.

Jika Yohanes Kemong dan kawan-kawannya tidak juga kembali ke Timika, masyarakat Kamoro mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar dan melakukan aksi blokade jalan penghubung Pelabuhan Paumako-Timika.

Menurut informasi yang dihimpun di KPU Mimika, lima komisioner KPU Mimika hingga saat ini belum menggelar rapat pleno penetapan 35 caleg terpilih DPRD Mimika, tanpa alasan yang jelas.

Padahal sesuai jadwal tahapan KPU secara nasional, penetapan caleg terpilih dilakukan paling lambat hingga Rabu (14/5).(ant/ris)

Padang Panjang Turunkan Tim gabungan Amankan TDS

Pemerintah Kota padang panjang, Sumatera Barat, menurunkan 343 personel gabungan untuk mengamankan balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) pada 12 Juni 2014.

Kepala Kepolisian Resor Kota padang panjang AKBP Djoni Hendra di padang panjang, Jumat, mengatakan pihaknya menyiagakan 193 personel ditambah 150 personel gabungan berasa dari dinas dan instansi terkait.

"Secara umum persiapan untuk pengamanan balap sepeda TdS telah siap. Penempatan petugas pada pos telah disiapkan tinggal pelaksanaan," kata dia.

Penempatan petugas terutama di ruas jalan berliku, di hotel tempat pebalap, ofisial, dan panitia menginap.

Dia meminta petugas yang terlibat dalam pengamanan TdS itu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

"Pengamanan harus dengan rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan keikhlasan agar pelaksanaan TdS dapat terselenggara dengan baik," katanya.

Kegiatan pengamanan itu diawali dengan menyambut kedatangan peserta dan rombongan serta official. Selanjutnya pengamanan di lokasi penginapan.

Setelah menginap semalam, kata dia, pebalap akan melakukan start esok paginya. Sebelum start dimulai anggota mensterilkan jalan yang akan ditempuh oleh pebalap.

"Dua jam menjelang start dimulai jalan yang dilalui para pebalap dari Padang Panjang menuju Kabupaten Solok akan disterilkan dari kendaraan bermotor dengan sistem buka tutup," katanya.

Menurut dia, kesuksesan padang panjang sebagai lokasi start etape VI TdS itu dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat.

"Seluruh pihak diminta partisipasinya memberikan keamanan dan kenyamanan agar penyelenggaraan TdS dapat berjalan dengan sukses," katanya.

Seorang warga Kota padang panjang, Soni, mengharapkan pengamanan yang intensif oleh kepolsiain setempat selama berlangsung kegiatan internasional tersebut.

"Semoga pelaksanaan TdS tahun ini di Kota padang panjang bisa berjalan lancar dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat," katanya.(ant/ris)

PAN Siap Menangkan Prabowo-Hatta

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat siap memenangkan pasangan Prabowo dan Hatta Radjasa sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden mendatang.

'PAN Sulbar siap bekerja keras memenangkan pasangan Prabowo dan Hatta Radjasa sebaga Capres dan Cawapres pada Pilpres mendatang,' kata Sekertaris DPD Sulbar, Sri Nuraisyah di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, Hatta Radjasa adalah kader terbaik dimiliki PAN sehingga seluruh pengurus PAN di Sulbar mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa akan bekerja keras memenangkan Hatta Radjasa di Pilpres nanti.

'Kader PAN di Sulbar berusaha meraih dukungan suara dari masyarakat untukmemenangkan Prabowo dan Hatta Radjasa satu putaran,' katanya tanpa menyebutkan persentase suara yang akan diraih dari masyarakat untuk pasangan Prabowo Hatta.

Menurut dia, pasangan Prabowo dan Hatta akan membawa bangsaIndonesia kearah yang lebih baik ke depannya.(ant/rd)

DPRD Bali Batal Rapat Dengan BPN

Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Provinsi Bali batal mengadakan rapat dengan Badan Pertanahan Nasional membahas aset di Hotel Hyatt Sanur karena surat undangan tidak dikirim ke BPN.

'Rencana hari ini kami rapat dengan BPN untuk membahas permasalah aset pemprov di Hotel Bali Hyatt Sanur,' kata Ketua pansus aset DPRD Bali Made Arjaya di Denpasar, Jumat.

Namun, lanjut dia, karena ada kesalahan teknis di bagian tata usaha sekretariat Dewan, kata dia, surat undangan tidak dikirimkan ke BPN.

'Kami tidak mengerti, padahal surat tersebut sudah ditaruh di bagian umum kesekretariatan DPRD agar dikirimkan. Namun, entah apa? Atau, ada oknum yang sengaja menyabotase sehingga rapat ini batal digelar,' ujar politikus PDI Perjuangan.

Padahal dari anggota pansus aset sudah hadir di ruang rapat gabungan, di antaranya I Gusti Putu Widjera, Kadek Nuartana, Dewa Nyoman Rai, Dewa Ngakan Made Samudra, dan Komang Nova Siwi Putra.

Pada kesempatan tersebut Arjaya memanggil staf kesekretariatan DPRD untuk menanyakan surat undangan untuk BPN kenapa tidak dikirim, bahkan hilang tidak ada yang mengetahui.

Arjaya pun memanggil staf di Sekretaris Dewan yang mengurusi surat-menyurat. Dua staf datang. Satu staf mengaku sudah menaruh surat itu pada hari Rabu (14/5) di meja Bagian Tata Usaha (TU).

'Tiang (saya) taruh di meja. Tidak ada orang,' kata staf tersebut di hadapan Arjaya berikut anggota pansus aset DPRD lainnya.

Arjaya mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan secara internal terkait den gan surat undangan itu sampai hilang.

'Terkait dengan masalah surat undangan ini kami akan selesaikan secara internal. Begitu juga untuk rapat dengan BPN dijadwalkan setelah Hari Raya Galungan. Rencananya kami selenggarakan pada hari Senin (26/5),' ujarnya.

Arjaya lebih lanjut mengatakan bahwa pertemuan dengan mengundang Kepala Kantor Wilayah BPN Bali ini sangat penting karena akan membicarakan soal aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur.

Diketahui bahwa aset tanah Pemprov Bali seluas 2,5 hektare itu tidak jelas keberadaannya. Pada tahun 1972, aset itu oleh Gubernur Bali Sukarmen kala itu dimasukkan dalam penyertaan modal sehingga Pemprov Bali mestinya mendapat bagian dividen (keuntungan).(ant/rd)

Almisbat : Jokowi Pemimpin Tepat Selesaikan Masalah Bangsa

Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai pemimpin yang tepat menyelesaikan berbagai masalah bangsa karena figurnya memiliki perpaduan antara kelembutan dan ketegasan.

'Jokowi merupakan figur yang paling cocok untuk Indonesia,' kata Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Sahat Simatupang di Medan, Jumat.

Menurut Sahat, Jokowi pantas untuk didukung karena memiliki potensi besar sebagai pemimpin yang akan menyelesaikan masalah bangsa.

Meski menunjukkan sikap lembut yang ditunjukkan selama ini, tetapi Jokowi memiliki ketegasan dan keberanian untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

'Sikap kepemimpinannya sederhana, antikorupsi, dan pluralis,' katanya.

Dewan Pakar Almisbat Timbul Raya Manurung mengatakan, ketegasan dan keberanian Jokowi tersebut dapat terlihat dalam menyelesaikan sejumlah masalah di Jakarta.

Ia mencontohkan keberanian dan ketegasan Jokowi dalam mengatasi kesemrawutan lalu lintas di pusat perbelanjaan Tanah Abang di Jakarta yang telah berlangsung cukup lama.

Demikian juga dengan realisasi pembangunan Waduk Pluit untuk mengurangi potensi banjir yang sering melanda ibu kota tersebut.

'Ketegasan pemimpin tidak harus ditunjukkan dengan kekerasan. Dengan menempuh jalur perundingan berkali-kali, akhirnya Jokowi mampu menyelesaikan masalah Tanah Abang dan Waduk Pluit. Ini artinya Jokowi mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah,' katanya.(ant/rd)

WCRC Hasilkan 10 Komunike Manado

world coral reef conference (WCRC) yang dilaksanakan sejak tanggal 13-16 Mei 2014 di Manado, Sulawesi Utara menghasilkan 10 komunike manado yang disepakati oleh enam negara yang tergabung dalam coral triangle initiative (CTI).

'komunike manado ini dirancang sebagai kesapakatan untuk mengelolah terumbu karang secara berkelanjutan, termasuk juga aktivitas pemanfaatannya,' kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Saut Hutagalung di Manado, Jumat. Katanya, beberapa hal yang tertuang dalam komunike manado tersebut yakni melindungi dan mengelolah keanekaragaman hayati biota laut secara berkelanjutan. Menyadari degradasi lingkungan laut, khususnya hilangnya keanekaragaman hayati laut dan ekosistem terus terancam oleh kegiatan berbasis lahan, kegiatan antropogenik, praktek penangkapan ikan yang merusak dan perubahan iklim.

'Pengasaman progresif air laut dan peningkatan suhu dan kejadian iklim akan berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati laut, terumbu karang khususnya sehingga perlu ada perhatian khusus,' jelasnya.

Selain itu, katanya, perlu ada perhatian lebih terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir laut karena daerah tersebut rentan terjadi perubahan iklim sehingga bisa menyebabkan bencana alam baik tsunami, badai maupun abrasi.

Kemudian, hasil komunike manado tersebut juga menetapkan bahwa pentingnya peran ekosisten terumbu karang untuk menjamin ketahanan pangan dan nutrisi.

'Hal ini juga khusus mendorong pentingnya untuk keamanan pangan pertanian berkelanjutan, perikanan, kehutanan dan pembangunan pedesaan dengan potensi daerah yang tinggi,' jelasnya.

Didorong komitmen dan inisiatif baik regional maupun internasional yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem didalamnya.

Katanya, yang juga sangat diperlukan yakni pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, penyuluhan dan pelatihan untuk memperkuat teknologi pengolahan terumbu karang.(ant/rd)

MPR Gunakan 'Outbound' Sosialisasikan Pancasila Ke Mahasiswa

Kalangan MPR RI menggunakan cara baru untuk mengenalkan dan mensosialisasikan Pancasila serta UUD 1945 ke kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, yakni melalui 'outbound'.

'Melalui kegiatan di alam terbuka atau 'outbound' diharapkan pemahaman mahasiswa atas Pancasila dan UUD semakin menguat,' kata Wakil Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Zainut Tauhid Sa'adi di Pontianak, Jumat.

Ia melanjutkan, setiap tahun MPR RI melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Kali ini, katanya, dilaksanakan di Kalbar dengan melibatkan 9 universitas.

'Secara keseluruhan, mereka angkatan ke XVII, dan telah dilaksanakan outbound di 17 provinsi di Indonesia mulai tanggal 16 hingga 19 Mei ini,' ujarnya.

Zainut menambahkan, sosialisasi UU termasuk empat pilar kebangsaan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat luas mengetahuinya.

'Sehingga para mahasiswa juga harus mengetahui bahwa kami saat ini sedang mencari pengganti nama dari kegiatan terkait sosialisasi pancasila, UUD '45 dan undang-undang lainnya,' ujar Zainut.

Ia berharap, melalui sosialisasi para mahasiswa mengetahui beberapa perkembangan perundang-undangan di negara ini.

'Dengan metode ini, dapat menerjemahkan nilai-nilai luhur melalui UUD, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang dimanfaatkan oleh generasi penerus untuk menjaga Negara Kesatuan RI,' katanya.(ant/rd)

Gubernur Sarundajang Menutup WCRC Manado

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sinyo harry sarundajang secara resmi menutup kegiatan internasional World Coral Reef Conference (WCRC) di Manado Sulawesi Utara, Jumat.

'Kegiatan internasional yang berlangsung selama empat hari ini merupakan ajang yang pertama kali dilakukan di dunia dan saat ini dilakukan di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dan telah berlangsung dengan sukses,' kata Gubernur Sarundajang saat menutup acara WCRC 2014 di Grand Kawanua International City (GKIC)Manado, Jumat.

Menurut Sarundajang, hasil yang disepakati dalam WCRC dan telah tertuang dalam Komunike Manado diharapkan dapat melestarikan dan mengelolah terumbu karang yang berkelanjutan.

Hasil konferensi ini, katanya,merupakanberbagai kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah pesisir.

Semoga inisiatif ini dapat bergulir menjadi kegiatan global bersama untuk memelihara warisan dunia yang sangat berharga bagi generasi-generasi yang akan datang.

Gubernur Sulut juga menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi bagi para peserta WCRC selama empat hari di Kota Manado, semoga bisa kembali lagi berkunjung ke negara kami terlebih khusus Kota Manado dan sekitarnya.(ant/rd)

BNNK Binjai : 146 Kasus Narkoba

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai Sumatera Utara, mengungkapkan dalam lima tahun terakhir ini ada 146 kasus narkoba dengan tersangkanya mencapai 183 orang.

'Ada 146 kasus narkoba dalam lima tahun terakhir ini yang ditangani,' kata Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Binjai AKBP ahmad zaini, di Binjai, Jumat.

Terungkapnya jumlah kasus narkoba di kota Binjai itu, setelah BNNK melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkoba bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, kepada warga kelurahan binaan PKK Binjai Utara.

AhmadZaini menjelaskan tujuan diberikannya sosialisasi kepada ibu-ibu PKK dikarenakan ibu adalah pengawas di dalam keluarga dan dilingkungan, yang diharapkan mampu mencegah masuknya peredaran narkoba di dalam keluarga.

Di Indonesia, Narkoba sudah menjadi perhatian yang sangat serius, bahkan menjadi perhatian dunia.

Semakin banyaknya narkoba yang berdedar di Indonesia disebabkan karena semakin banyaknya permintaan. peredaran narkoba di Indonesia dalam waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan enam kali lipat, dimana usia yang paling banyak menjadi korban narkoba berkisar 15-25 tahun.

Sementara kota Binjai sendiri berada pada peringkat kedua setelah kota Medan yang menjadi kota paling banyak peredaran narkoba di Sumatera Utara.

Satu orang pecandu mampu merusak sendi kehidupan sebuah keluarga besar yang akan berdampak kepada lingkungan masyarakat sekitarnya yang harus dibatasi dengan kebersamaan kita dalam memberantasnya.

Secara terpisah Ketua Tim Penggerak PKK Binjai Lisa Andriani Idaham mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya kemitraan yang dibangun oleh pemerintah kota Binjai yang bersinergi dengan 10 program pokok PKK.(ant/rd)

Gita Wirjawan Ibaratkan Konvensi Demokrat Seperti Bulutangkis

Peserta Konvensi Calon Presiden partai demokrat gita wirjawan mengatakan konvensi partai demokrat itu seperti pertandingan bulutangkis.

'Ibarat olahraga bulutangkis, saya anggap proses konvensi telah melalui dua set yang menegangkan namun masih harus dilanjutkan dengan ruber set untuk tahap penentuan partner koalisi atau tidak ataupun opsi lain,' katanya di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya Ketua Umum DPP partai demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat sore mengumumkan hasil konvensi yang berdasarkan survei dari tiga lembaga independen yang digunakan partai demokrat telah dimenangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Yudhoyono yang juga Presiden RI menyampaikan akan menentukan arah partai demokrat pada Minggu (18/5) untuk Pemilu 9 Juli 2014.

'Pertarungan di ajang konvensi tadi sudah diumumkan dengan hasil yang bisa saya terima dengan lapang dada dan puas,' kata Gita yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI).

Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan seperti pernyataan Yudhoyono bahwa mereka masih harus menunggu sampai Rapimnas partai demokrat pada 18 Mei 2014 dengan sejumlah opsi yang akan diambil.(ant/rd)