Garda Pemuda Nasdem Dorong Wanita ke Politik

garda pemuda Nasional Demokrat (Nasdem), Maluku Utara, menyiapkan beberapa program dorongan agar perempuan semakin banyak yang proaktif di kancah politik.

"Kami mendorong dan berharap banyak perempuan di Maluku Utara (Malut) yang akan terjun ke kancah politik, terutama pada pemilu legislatif 2014," kata Ketua DPW garda pemuda Nasdem Malut, Sandi Patriana Mahura di Ternate, Minggu.

garda pemuda Nasdem Malut telah menyiapkan berbagai program untuk mendorong partisipasi perempuan di antaranya kegiatan penyuluhan politik dan seminar mengenai pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Ia mengatakan, melalui program tersebut diharapkan akan muncul tokoh-tokoh perempuan yang berkualitas dan akan didorong oleh garda pemuda Nasdem agar dapat mengambil bagian pada pemilu legislatif tahun 2014.

Kaum perempuan di Malut juga diimbau untuk tidak melihat kancah politik sebagai sesuatu yang asing, tetapi justru menjadi sarana bagi kaum perempuan untuk menunjukkan perannya dalam membantu memajukan bangsa.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan sejumlah kader perempuan potensial yang akan berkiprah di politik dengan memberdayakan potensi perempuan agar bisa mengasah kemampuannya seperti mengaktifkan Garnita, salah satu organisasi perempuan milik Partai Nasdem.

Menyinggung soal persiapan rencana pengukuhan DPW garda pemuda Nasdem di Ternate pada awal Februari 2013 direncanakan akan dihadiri mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).

Sandi mengatakan, kehadiran Jusuf Kalla pada pengukuhan DPW garda pemuda Nasdem tersebut atas undangan dari garda pemuda Nasdem dan Jusuf Kalla sendiri sudah menyatakan kesediaanya.

Pengukuhan Garda Nasdem Malut yang juga akan dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palloh itu merupakan pengukuhan DPW ke-33 di Indonesia.

Sandi mengaku, mengundang Jusuf Kalla pada pengukuhan DPW garda pemuda Nasdem karena sebagai tokoh nasional dari Kawasan Timur Indonesia dan dinilai memiliki pemikiran maju untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Ia mengatakan, pengukuhan organisasi pemuda pendukung Partai Nasdem sekaligus akan dimanfaatkan untuk konsolidasi semua pengurus kader dan simpatisan garda pemuda Nasdem di Malut dalam menghadapi pemilu legislatif mendatang.(ant/ ap)

Tim Sukses HMS-Yop Siapkan 300 Saksi

Tim sukses pasangan Habel Melkias Suawe-Yop Kogoya menyiapkan 300 saksi untuk bertugas di 279 tempat pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur Papua, 29 Januari 2013.

Sekretaris koalisi partai pengusung pasangan HMS-Yop, Andi Firman Madjadi, di Biak, Senin, mengatakan 300 saksi tersebut sudah mendapatkan pembekalan teknis untuk mengamankan proses penghitungan suara pada pilgub mendatang.

"Sebanyak 300 saksi yang direkrut tim sukses HMS-Yop berasal dari kader partai pengusung dan relawan simpatisan," katanya.

Ia mengatakan para saksi telah mendapatkan pengetahuan tentang materi pilgub, tata cara mengisi hasil perolehan suara hingga saat mengamankan hasil pemilihan di setiap tempat pemungutan suara.

Firman mengatakan setiap saksi akan dilengkapi surat tugas dari tim koalisi partai pengusung, saat hari pemilihan.

Pilgub Papua 29 Januari 2013 diikuti enam pasangan kandidat, di antaranya Noakh Nawipa-Johanes Wob (1), MR Kambu-Blasius A.Pakage(2), Lukas Enembe-Klemen Tinal (3), Welington Wenda-Weynand Watori (4), Alex Hesegem-Martheb Kayoi (5), dan Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya (6). (ant/as)

Presiden SBY Dijadwalkan Buka Raker Pemerintah

Presiden susilo bambang yudhoyono, Senin pagi dijadwalkan membuka rapat kerja pemerintah di Jakarta Convention Centre.

rapat kerja pemerintah tersebut dihadiri oleh seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah serta pemangku kebijakan lainnya.

Presiden selain membuka rapat kerja juga akan menyampaikan pengarahan di depan peserta rapat kerja tersebut.

Mendampingi Presiden dalam acara tersebut Wakil Presiden Boediono dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam rapat kerja tersebut juga diisi oleh paparan dari para menko mengenai kondisi terkini dan diskusi panel yang dipimpin oleh Menko Polhukam.

Data penduduk yang telah diverifikasi dalam kesempatan itu juga akan diserahkan kementerian dalam negeri kepada para pimpinan daerah.

Presiden kembali akan memberikan arahan pada penutupan rapat kerja, Senin sore. (ant/as/img:demokrat)

Khofifah Ambil Formulir Cagub Jatim di PDI-P

Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa telah mengambil formulir sebagai calon gubernur jawa timur di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Benar, Khofifah sudah mengambil formulir di kantor pusat. Beliau bisa saja maju dari PDIP," ujar politisi Senior PDIP Saleh Ismail Mukadar di Surabaya, Senin.

Hanya saja, kata dia, pihaknya belum bisa memastikan kapan Khofifah mengembalikan sekaligus mendaftarkan diri secara resmi sebagai calon gubernur.

Saleh Mukadar mengatakan peluang Khofifah cukup terbuka lebar. Di samping namanya, ada juga nama Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH serta mantan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.

Bahkan, lanjut dia, tidak sedikit kader menginginkan Pramono "turun gunung" dan menjadi cagub Jatim.

"Pramono Anung sangat bersedia jika ditugaskan partai. Tinggal menunggu Ketua Umum DPP memberikan rekomendasinya," kata mantan Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut.

Pihaknya juga berharap PDIP sebagai pemenang kedua dalam Pemilihan Legislatif di Jatim harus berani mengajukan pasangan calon gubernur dan wakilnya.

Apalagi, kata dia, PDIP sejatinya tidak memerlukan koalisi untuk mengantarkan pasangan calon karena memiliki lebih dari 15 kursi di DPRD Jatim sebagai syarat pengajuan.

"Ini menyangkut kehormatan partai. PDIP harus memiliki pasangan dan bertarung melawan calon 'incumbent'. Semoga sebelum Maret 2013 sudah ada kepastian dan calon yang diusung harus memiliki elektabilitas tinggi di Jatim," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi membenarkan Khofifah sudah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur.

Hanya saja, ia belum bisa memastikan apakah formulir sudah dikembalikan atau belum.

"Khofifah mengambil formulir di Jakarta dan saya belum dapat informasi kapan dikembalikan. Kami masih menunggu hasilnya," katanya.

Menanggapi duet Khofifah-Said Abdullah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim tersebut mengaku kabar tersebut masih sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi. Sehingga pihaknya belum bisa memberikan komentar karena segala kemungkinan masih bisa terjadi di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Saat ini memang muncul nama Khofifah, Bambang DH, Said Abdullah, Pramono Anung dan beberapa lainnya. Kami harap segera ada keputusan dari pusat. Siapapun duetnya, kami siap memenangkannya," kata Kusnadi.

KontraS Tolak Inpres Keamanan Nasional Atasi Kerusuhan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional pada akhir Januari ini.

Terlebih, kata Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar, di Jakarta, Senin, rencana itu muncul karena banyaknya konflik kekerasan di berbagai tempat belakangan ini, seperti kerusuhan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Pembuatan Inpres Kamnas lebih cenderung untuk merespons gagalnya tanggap polisi dan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani rusuh atau konflik kekerasan di berbagai tempat belakangan ini," katanya.

Menurut dia, berbagai situasi politik dan keamanan di Indonesia pada dua tahun terakhir ini menunjukkan situasi yang meresahkan, padahal idealnya situasi ini harus mendapat penanganan komprehensif dari negara dengan melihat penyebab sebenarnya.

Ia berpendapat bahwa Pemerintah harus melakukan penanganan secara komprehensif, memaksimalkan ruang koordinasi dan profesionalisme kerja dari masing-masing unit pemerintah untuk menghadapi gejolak di tengah masyarakat.

Kendati gejolak itu semakin tidak terjaminnya pelayanan publik, perlindungan hukum, keadilan sosial, dan pemenuhan hak-hak sipil, Haris menekankan bahwa situasi itu lebih dari persoalan keamanan belaka.

Dalam berbagai isu ketiadaan hak masyarakat sipil, kata dia, pendekatan negara kerap condong ke model penanganan keamanan belaka. Isu konflik agraria, teror, konflik berbasis kekerasan minoritas, konflik yang dipicu karena ketidakadilan dan sederet konflik lainnya dijawab dengan menurunkan jumlah pasukan bersenjata berskala besar.

"Lihatlah bagaimana Pemerintah menangani konflik di Aceh, Poso, Papua, hingga Timor Timur juga selalu dimulai dengan hal-hal yang sifatnya eksesif," tuturnya.

Inpres Nomor 4 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Komprehensif dalam Penyelesaian Masalah Aceh, lanjut Haris, diikuti dengan operasi darurat militer besar-besaran.

Begitu pula, di Timor Timur melalui Keppres No. 107/1999 tentang Penetapan Keadaan Darurat Militer di Timor Timur, Poso dan yang tidak pernah diakui hingga kini, Papua.

Peristiwa kerusuhan terbaru di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Selasa (22/1) menjadi salah satu contoh mutakhir, yakni penangangan berorientasi keamanan, di tingkat pusat akan memunculkan penetapan Inpres Kamnas.

"Hal itu tidak sinkron dengan persoalan aktual yang menjadi 'bom waktu'," kata Haris.

Dalam kasus Sumbawa, minimnya akses informasi, transparansi, dan tidak profesionalnya penangangan kasus kematian Arniyati menjadi pemicu bagi masyarakat untuk menumpahkan rasa ketidakadilan dalam bentuk kekerasan terhadap kelompok atau etnis tertentu. Hal ini didukung oleh minimnya kebijakan pemerintah setempat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial.

Menurut dia, situasi di Sumbawa menegaskan bahwa konflik sosial dipicu oleh rasa ketiadakadilan yang dirasakan masyarakat akibat dari tidak profesionalnya kinerja aparat keamanan, polisi, dan aparat pemerintahan setempat.

Oleh karena itu, bagi KontraS tidak ada kondisi dan situasi yang mendesak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencari celah dalam menetapkan Instruksi Presiden tentang keamanan nasional pada tanggal 28 Januari 2013.

"Justru pemerintah harus menghentikan idenya menambah tumpang-tindih aturan sektor keamanan seperti Inpres Kamnas," katanya.

Ia memandang perlu Pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaiki kinerja, kebijakan keadilan, keterampilan, dan akuntabiitas aparat keamanan dan aparat daerah di berbagai daerah.

Kemendagri, menurut dia, bisa mengambil peran itu bersama dengan Mabes Polri, Komnas HAM, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), praktisi dari masyarakat sipil, dan komunitas akademik.

Khusus untuk situasi Sumbawa pada saat ini, tambah dia, Polda Nusa Tenggara Barat harus memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai kematian korban dan menindaklanjuti kasus kematian korban sesuai dengan prinsip dan aturan hukum yang berlaku.

"Pemerintah harus kembangkan kebijakan perlindungan dan jaminan hak setiap warga negara, bukan memberikan restriksi lewat aturan keamanan (lagi)," kata Haris. (ant/as)

Timwas Century Desak DPR Gunakan HMP

Tim Pengawas Kasus bank century mendesak dpr ri untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk segera mengusut keterlibatan pejabat tinggi publik di dalamnya.

Kasus bank century kini telah masuk ke tingkat penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sejumlah pejabat tinggi publik terlibat.

Maka, seharusnya segera melakukan langkah-langkah yang seharusnya, yakni mengeluarkan HMP, kata anggota Timwas Century Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Bambang, Wakil Presiden Boediono terlibat dalam kasus tersebut.

Wapres Boediono diduga kuat berperan besar dalam penggelontoran dana talangan ke bank century senilai Rp6,7 triliun, katanya.

Dia menilai Wapres Boediono juga diduga telah terlibat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Namun, kata dia, tidak ada penegak hukum yang mampu membawa ke pengadilan.

Dia juga menyayangkan dugaan keterlibatan tersebut cenderung diabaikan.

Mengapa sampai diangkat menjadi menteri dalam pemerintahan Megawati, lalu menjadi wakil presiden pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, katanya.

Dia menduga hasil dana talangan tersebut digunakan untuk kepentingan partai tertentu sehingga kasus itu semakin tidak tersentuh.

Tidak heran jika penegak hukum hingga kini melakukan pembiaran dan tidak segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung terkait dengan BLBI, katanya.

Dia menyebutkan bahwa pelaku kasus tersebut bisa dijerat dengan Pasal 55 KUHP karena dinilai turut serta melakukan tindak pidana.

Sebelumnya, Bambang mengatakan bahwa Ketua DPR Marzuki Ali telah mempersilakan DPR untuk menggunakan HMP.

Menurut dia, HMP merupakan tantangan bagi fraksi-fraksi di DPR untuk bersikap tegas agar status politik Boediono menjadi jelas.

Dia juga mengatakan bahwa pernyataan Ketua DPR tersebut sesuai dengan pendapat Ketua KPK Abraham Samad yang menyebutkan bahwa DPR sudah dapat menggunakan HMP tanpa menunggu KPK untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka.

Namun, Bambang mengakui, meski akan menimbulkan kegaduhan, HMP merupakan jalan satu-satunya untuk menetapkan posisi Wapres Boediono.

HMP ini jalan satu-satunya untuk memfinalkan posisi Wapres Boediono bersalah atau tidak dalam kasus bank century, katanya. (ant/as)

KPU Jabar Tolak Perubahan Nama Kubu Dede-Lex

komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menolak perubahan nama dede yusuf Macan Effendi dan lex laksamana Zaenal, di surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2013 yang diusulkan oleh tim sukses pasangan tersebut.

"Jadi bisa saja timses Dede-Lex melakukan perubahan nama di KTP. Tapi untuk saat ini, surat suara sudah dalam proses percetakan. KPU maupun vendor percetakan juga dihadapkan pada keterbatasan waktu percetakan," kata Komisioner KPU Jawa Barat Teten Setiawan, di Bandung, Senin.

Teten menuturkan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 pasal 106 ayat 1 yang bunyinya adalah nama lengkap pasangan calon pada surat suara adalah nama calon yang sesuai KTP.

"Apabila menunggu perubahan KTP yang bersangkutan, itu perlu waktu yang tidak sebentar. Terlebih sebelumnya pengadaan surat suara juga dinyatakan gagal lelang," kata dia.

Atas hal tersebut, maka pihaknya akan menyampaikan surat penjelasan secara tertulis kepada pihak Dede Yusuf Macan Effendi dan lex laksamana tentang masalah nama surat suara.

Surat resmi tersebut, kata dia, berisi tentang penjelasan aturan hukum tentang perubahan nama di kertas suara dimungkinkan jika ada perubahan kartu identitas.

"Jadi pada surat yang akan dikirim hari ini kepada yang bersangkutan, akan dijelaskan meski bisa melakukan perubahan KTP, tapi waktunya tak memungkinkan. Sehingga percetakan tetap akan memakai KTP yang sudah diserahkan kepada kami. Jadi karena waktu saja yang darurat," kata dia.

Sebelumnya Ketua Tim Sukses Koalisi Babarengan yang mengusung dede yusuf-Lex Laksamana mendatangi Sekretariat KPU Jabar untuk melakukan perubahan nama calonnya yang tertera di surat suara yang akan dicetak.

Dalam surat suara untuk pasangan ini, tertera nama dede yusuf Macan Effendi ST dan Dr Ir H lex laksamana Zainal Lan Dipl HE.

Kedua nama tersebut dinilai kepanjangan, sehingga ingin diganti pada surat suara Pilgub Jabar menjadi H dede yusuf-H lex laksamana dengan alasan upaya nama calon yang diusung Partai Demokrat, PAN, PKB, dan Gerindra itu simpel dan mudah dibaca.

Pada mulanya, Sekretaris KPU Heri Suherman sempat menyetujui pergantian nama ini tapi persetujuan itu segera dikoreksi Komisioner Teten Setiawan.

Menurut Teten, persetujuan itu karena salah faham dan pengertian saja dan seharusnya disampaikan dulu kepada komisioner KPU Jawa Barat. (ant/as)

Presiden Dijadwalkan Kunjungi Negara-negara Afrika

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di kawasan Afrika.

Staf Khusus Presiden bidang hubungan Internasional Teuku Faizasyah dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menjelaskan Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan delegasi dijadwalkan mengunjungi Liberia, Nigeria, Arab Saudi dan Mesir.

Rangkaian kunjungan Presiden RI akan diawali dengan kunjungan ke Monrovia, Liberia, dalam rangka pertemuan High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda.

Pertemuan ini merupakan yang ketiga setelah pertemuan terdahulu, masing-masing di New York, Amerika Serikat, tanggal 25 September 2012 lalu dan di London, Inggris, tanggal 1 November 2012.

Di samping itu, Presiden RI juga akan melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, disertai delegasi masing-masing, untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Liberia di berbagai bidang, utamanya perdagangan, investasi, serta kerja sama teknis.

Setelah itu, Presiden RI akan bertolak menuju Abuja, Nigeria, untuk melangsungkan kunjungan kenegaraan.

Di Abuja, Presiden RI dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Nigeria Goodluck Ebele Jonathan, didampingi oleh delegasi masing-masing.

Pertemuan bilateral akan membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, utamanya kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, politik dan keamanan, serta sosial-budaya.

Seusai kegiatan di Nigeria, Presiden RI akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke Jeddah, Arab Saudi. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Presiden RI akan menghadiri dan menyampaikan sambutan pada forum temu bisnis antara para pelaku ekonomi Indonesia dan Arab Saudi.

Memanfaatkan keberadaan di Arab Saudi, Presiden RI dan Ibu Negara juga akan menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah umrah di Mekkah.

Bagian terakhir dari rangkaian kunjungan ialah kunjungan kerja ke Kairo, Mesir, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) ke-12.

KTT OKI kali ini mengusung tema "The Muslim World: New Challenges and Expanding Opportunities". Adapun isu-isu yang akan dibahas dalam KTT tersebut meliputi upaya pengembangan kerja sama ekonomi, sosial-budaya, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi di antara negara-negara anggota OKI.

Selain itu akan pula dibahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota OKI, seperti masalah Palestina dan upaya penyelesaian konflik di beberapa negara Muslim.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono beserta rombongan direncanakan akan tiba kembali ke tanah air pada tanggal 7 Februari 2013.

"Rangkaian perjalanan Presiden RI ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah ini merupakan perpaduan dari upaya pencapaian agenda diplomasi Indonesia dalam kerangka bilateral dan multilateral," kata Faizasyah.

Ia mengatakan Presiden RI akan memanfaatkan kesempatan pertemuan bilateral dengan Presiden Liberia di Monrovia, dan Presiden Nigeria di Abuja, serta pertemuan bisnis di Abuja dan Jeddah untuk mendorong peningkatan capaian ekonomi Indonesia dengan masing-masing negara.

"Selain itu, tentunya akan pula dibahas pengembangan kerja sama bilateral di berbagai bidang lainnya. Kehadiran Presiden RI di Monrovia dalam kapasitasnya sebagai salah satu dari tiga ketua bersama High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda, adalah untuk memastikan pembahasan dan penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 berjalan sesuai harapan yang ditetapkan," paparnya.

Ditambahkannya, "Adapun target yang ingin dicapai agenda tersebut adalah pengentasan kemiskinan, antara lain melalui pencapaian sustainable growth with equity." Sementara itu, kehadiran Presiden RI pada KTT OKI di Mesir merupakan perwujudan komitmen Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia bagi pemajuan kerja sama antara negara-negara anggota OKI. KTT OKI sebelumnya dilaksanakan di Dakar, Senegal pada tahun 2008. (ant/as)

PAN Beri Keleluasaan Bibit Pilih Wakil Gubernur

Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah memberi keleluasaan kepada Gubernur bibit waluyo, kandidat gubernur yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2013, untuk menentukan wakilnya.

"Kami sudah mengusulkan tiga nama untuk menjadi wakil gubernur, namun wewenang sepenuhnya ada pada Pak Bibit," kata juru bicara PAN Jawa Tengah Wahyudin Noor Aly di Semarang, Senin.

Menurut dia, bibit waluyo dipersilakan untuk memilih sendiri wakilnya, tentu yang memiliki visi dan misi yang sejalan.

Ia mengatakan tiga nama yang disiapkan PAN tersebut merupakan salah satu alternatif pilihan untuk gubernur yang akan diusung.

Bahkan, kata dia, PAN tetap akan berkoordinasi dengan partai lain dalam menentukan wakil gubernur, jika terjadi koalisi.

Tiga nama kandidat wakil gubernur tersebut, kata dia, telah disampaikan ke Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Dari ketiga nama tersebut, menurut dia, salah satunya yakni Ketua pan jawa tengah Wahyu Kristanto.

"Untuk dua lainnya masih rahasia, nanti tunggu saja perkembangannya," kata anggota DPRD Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional secara resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah bibit waluyo sebagai kandidat gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah 2013.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa saat membuka konsolidasi pengurus PAN se-Jawa Tengah di Semarang, beberapa waktu lalu.

"Bibit bisa Waluyo kalau ada sinar matahari," kata Hatta.

Ia menjelaskan keputusan untuk mengusung petahana tersebut didasarkan atas kondisi Jawa Tengah yang cukup maju selama pemerintahannya.

Menurut dia, kondisi tersebut hanya dapat tercapai jika ada kepemimpinan yang baik.

DPP PAN, kata dia, mengamati kemajuan Jawa Tengah yang selanjutnya disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

"Dari hasil kajian, kebaikan itu harus dilakukan," kata Hatta Rajasa yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu. (ant/as)

Pemerintah Didesak Keluarkan Perpu Untuk Majukan Pilkada

Komisi II DPR mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk dapat memajukan pelaksanaan Pilkada pada 2013, khususnya bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2014.

"Kami mendesak pemerintah untuk mengeluarkan perpu tentang pilkada, karena dalam UU No.32 tahun 2004, Pilkada harus dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan setelah masa jabatan seorang Kepala Daerah selesai," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja di Jakarta, Senin.

"Bagaimana mungkin, pilkada akan digelar pada 2014, karena pada tahun itu akan berlangsung pemilu legislatif dan pemilu presiden," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Komisi II menyarankan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pilkada bagi para kepala desa yang masa jabatannya akan segera berakhir.

Menurut dia, perkiraan sementara dari Komisi II, pilkada itu dapat dilaksanakan enam bulan sebelum pemilu legislatif, yaitu sekitar Oktober.

"Maka kami meminta ketegasan pemerintah untuk mengisi kekosongan landasan hukum untuk memajukan pilkada dengan pembuatan perpu pilkada," ujarnya.

Dia berpendapat perpu pilkada sebagai landasan hukum harus segera diterbitkan mengingat jangka waktu pemilu yang singkat.

Selain itu, bila tidak segera ada kepastian, menurut dia, akan sulit bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengelola persiapan pilkada akibat waktu yang terlalu singkat.

Hakam Naja menambahkan, hal lain yang harus diperhatikan terkait waktu pelaksanaan pilkada yang singkat adalah anggaran pilkada yang harus dipersiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Itulah sebabnya kami menyarankan perpu yang proses pembuatannya relatif lebih cepat dibanding pembuatan undang-undang karena hanya diputuskan oleh presiden. Faktanya, RUU Pilkada masih dalam tahap pembahasan dan masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disahkan menjadi undang-undang," katanya.

Sebelumnya, Komisi II DPR pernah meminta kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan perpu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah bagi Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2014 untuk dilaksanakan pada Tahun 2013. (ant/as)

Nachrowi Ramli Puji Kinerja Jokowi

Mantan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nachrowi ramli (Nara) memuji kinerja Gubernur Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sesuai harapan masyarakat.

"Jokowi sering 'blusukan' mungkin itu yang warga Jakarta mau, memenuhi harapan mereka," katanya dalam penganugerahaan pemimpin muda di Jakarta, Senin malam.

Nara menilai Jokowi banyak mencari solusi untuk permasalahan Ibukota.

"Beliau banyak mau belajar dan banyak mendengar serta tidak berhenti untuk mencari solusi, seperti pemberlakuan giliran sepeda motor yang ganjil dan genap," katanya.

Menurut dia, apa yang telah Jokowi lakukan sudah baik.

"Kita tinggal mengawalnya saja. Dia itu disayang Tuhan, dikasih tahu yang mana harus dibereskan. Dengan begitu kan banyak yang membantu seperti menteri," katanya.

Namun, tokoh yang pernah berpasangan dengan Fauzi Bowo dalam Pilkada DKI tersebut menyarankan agar Jokowi menyusun skala prioritas pada rencana-rencana solusinya.

"Yang mana dahulu yang harus didahulukan agar semua target dapat tercapai," katanya.

Terkait pemindahan Ibukota, dirinya menilai solusi tersebut belum tepat jika diwujudkan dalam waktu dekat.

"Masih bisa walaupun tidak dipindahkan. Macet juga masih bisa terurai," katanya.

Menurut Nachrowi, jarak dan biaya harus menjadi pertimbangan utama jika ibukota dipindahkan.

"Jangan jauh-jauh, nanti biaya untuk infrastrukturnya lebih mahal lagi. Yang dekat saja seperti Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang akses tolnya dekat dan infrastrukturnya tidak terlalu berat," katanya. (ant/as)

Rapim TNI Bahas Kebutuhan Alutsista

Kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) yang belum sepenuhnya lengkap menjadi salah satu pembahasan dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI yang digelar sejak Senin (28/1) hingga Rabu (30/1) guna revitalisasi alutsista TNI.

Kepala Dinas Penerangan Umum Puspen TNI, Kolonel CPL Minulyo Suprapto, di Jakarta, Selasa, mengatakan, hasil evaluasi Rapat Pimpinan (Rapim) tahun 2012 yang menonjol diantaranya belum terlengkapinya alat utama sistem senjata (alutsista) pengganti dari sebagian alutsista lama, penggelaran kekuatan TNI relatif masih bertumpu di Pulau Jawa, dan keterbatasan dukungan anggaran yang belum mencukupi dalam mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI (minimum essential force).

Menurut Kolonel Minulyo, tujuan dari rapim ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kekuatan dan kemampuan pimpinan TNI. Selain itu juga untuk menambah wawasan pengetahuan unsur pemimpin TNI tentang kondisi dan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan tugas TNI tahun 2013.

Selain itu, rapim tni juga untuk menyamakan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2013 dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan serta penggunaan dan gelar kekuatan TNI serta penyiapan satuan TNI untuk tugas-tugas pada tahun 2013.

Rapat Pimpinan TNI tahun 2013 berlangsung mulai tanggal 28 - 30 Januari 2013. Hari pertama, diawali dengan pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh peserta rapim tni dan Rapim Polri serta gubernur, bupati- wali kota di Balai Sidang Jakarta.

Hari kedua, Selasa (29/1), rapim tni dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur dan akan ditutup pada 30 Januari 2013.

rapim tni ini merupakan sarana komunikasi, bertukar informasi para pimpinan agar dicapai satu kesatuan, tindakan serta evaluasi program kerja dan kinerja organisasi TNI. Di samping itu, rapim tni juga diarahkan untuk membangun kesatuan persepsi para pimpinan TNI sehingga pelaksanaan tugas TNI tahun 2013 dapat berjalan sesuai arah kebijakan pimpinan dan dapat mencapai hasil yang optimal.

Pada Rapim TNI 2013 ini mengangkat tema "Melalui rapim tni 2013, Kita Perkuat Komitmen dan Semangat Revitalisasi Alutsista TNI Guna Memantapkan Profesionalisme dan Eksistensi Peran. Strategis TNI di Bidang Pertahanan." rapim tni diikuti oleh 165 peserta terdiri dari empat pimpinan TNI, 47 pejabat Mabes TNI, 47 pejabat Mabes TNI AD, 35 pejabat TNI AL, 22 pejabat TNI AU dan 10 peninjau.

Garis besar kegiatan rapim tni tahun 2013 meliputi pengarahan Presiden, pembekalan Menko Polhukam, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono .

Selanjutnya, penandatanganan MoU TNI dan Polri, amanat Panglima TNI, pembekalan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, peninjauan pameran/demo alat peralatan pertahanan TNI, pembekalan Menteri Keuangan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala BNPB, Kepala PPATK, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ketua Pusat Pembinaan Kekuatan dan Kemampuan Angkatan Tahun 2012 oleh kepala staf angkatan.

Selain itu, paparan evaluasi penggunaan kekuatan TNI tahun 2012 oleh Kepala Staf Umum TNI, paparan evaluasi bidang pengawasan dan pemeriksaan tahun 2012 oleh Inspektur Jenderal TNI, paparan perkiraan intelijen 2013 oleh Asisten Intelijen Panglima TNI. (ant/as)

Polisi Antisipasi Gangguan Keamanan Pemungutan Ulang Pilkada Morowali

Polisi mengantisipasi gangguan keamanan saat pemungutan suara ulang (PSU) dalam pilkada morowali, Sulawesi Tengah, Maret 2013.

"Polisi akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum setempat dalam menjaga keamanan," kata Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dewa Parsana di Palu, Selasa.

Parsana mengatakan keamanan Kabupaten Morowali menjadi salah satu prioritas pengamanan di Provinsi Sulawesi Tengah, selain Kabupaten Poso.

Menurut dia, pelaksanaan pemungutan suara ulang itu rawan gangguan keamanan karena setiap kandidat memiliki massa fanatik dari beragam latar belakang.

Oleh karenanya, dia mengimbau kepada empat kandidat pilkada morowali untuk turut menjaga keamanan menjelang dan setelah pemungutan suara ulang.

Pada pilkada morowali, sekitar 2.000 aparat keamanan menjaga proses pilkada.

Pemungutan suara pilkada morowali sebelumnya dilakukan pada 27 November 2012 dan menempatkan pasangan Anwar Hafid-Sumisi Marunduh sebagai pemenang dengan suara mencapai 44 persen.

Menanggapi kemenangan itu, salah satu kandidat menggugat keputusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dilakukan pemungutan suara ulang karena banyak kecurangan.

Hal itu mendapat respons, terbukti dengan dipecatnya empat komisioner KPU Morowali yang meloloskan calon tidak layak dari segi kesehatan.

Beberapa hari setelah rekapitulasi suara, ribuan warga Kabupaten Morowali melakukan unjuk rasa dan membakar empat kendaraan milik pejabat setempat.

Pemungutan suara ulang pilkada morowali yang akan digelar Maret 2013 itu diikuti oleh empat pasangan dari pilkada sebelumnya diikuti lima pasangan.

Empat pasangan itu adalah Ahmad Ali-Yakin Tumakaka, Chaeruddin Zen-Delis, Burhan Hamading-Huragas Talingkau dan Anwar Hafid-Sumisi Marunduh.

Satu pasangan calon yakni Andi Muhammad-Saiman tidak bisa ikut lagi ikut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yakni Andi Muhammad gugur karena tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Saat ini, Kabupaten Morowali dipimpin Baharuddin H Tanriwali sebagai penjabat sementara yang telah dilantik pada 25 Januari 2013. (ant/as)

Banwaslu Jateng Inventarisasi Permasalahan Pencocokan DPS

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jawa tengah saat ini tengah menginventarisasi seluruh permasalahan yang terjadi selama pencocokan dan penelitian daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2013.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antarlembaga, dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa inventarisasi seluruh permasalahan dilakukan meskipun pencocokan dan penelitian DPS Pilgub Jateng 2013 masih akan berlangsung hingga 4 Februari.

"Inventarisasi permasalahan dari seluruh kabupaten dan kota dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwaslu di tingkat kecamatan, dan Panwaslu kabupaten, maupun Panwaslu kota setempat," katanya.

Hasil dari inventarisasi tersebut, petugas langsung mengkoordinasikannya dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan petugas Panitia Pemilihan Suara (PPS).

"Setelah selesai masa pencocokan dan penelitian DPS, tahap berikutnya adalah pengumuman DPS. Pada saat pengumuman DPS, kami akan mencocokkannya apakah petugas mengikuti rekomendasi dari Panwaslu atau tidak," katanya.

Terkait dengan kewajiban partai politik memenuhi kuota 30 persen calon anggota legislatif perempuan, Teguh menegaskan bahwa Bawaslu Jateng akan memperhatikan hal tersebut.

"Kami akan mencermati regulasi yang ada lebih lanjut karena kami belum melihatnya," katanya.

Menurut Teguh, saat ini partai politik dapat mempersiapkan calon anggota legislatiif perempuan sejak dini sehingga tidak hanya terpenuhi dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas. (ant/as)

ICMI: Seleksi Caleg Harus Dilakukan dengan Ketat

Presidium ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan seleksi calon anggota legislatif oleh partai politik menjelang Pemilihan Umum 2014 harus dilakukan secara ketat, termasuk persyaratan bebas dari narkoba.

"Kalau benar ada anggota legislatif yang terlibat narkoba, maka seleksi caleg yang dilakukan partai ke depan harus secara ketat dan selektif agar kualitas caleg termasuk moralnya dapat dipertanggungjawabkan," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Selasa.

Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan narkoba merupakan kejahatan yang sangat berbahaya bagi ketahanan bangsa. Narkoba dapat merusak masa depan generasi muda yang akan diharapkan menjadi pemimpin bangsa.

Karena itu, dia berharap siapa pun yang melakukan kejahatan narkoba agar ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya.

"Siapa pun yang melakukan, dari mana pun latar belakangnya atau posisinya saat ini, tetap harus dihukum bila terlibat dengan narkoba," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap 17 orang yang diduga sedang berpesta narkoba di rumah artis Raffi Ahmad di Lebak Bulus. Selain Raffi, tiga orang artis lainnya juga berada di rumah itu saat penggerebekan oleh BNN, yaitu Wanda Hamidah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar.

BNN menyatakan lima orang yang berada di rumah itu positif menggunakan narkoba. Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara di antaranya metilendioksimetamfetamin sejenis ekstasi yang sudah dihancurkan dalam kapsul dan dua linting ganja.

Wanda Hamidah saat ini tercatat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN. (ant/as)

Demokrat Tentukan Cagub NTB Jelang Pemilihan

partai demokrat baru akan menetapkan kandidat pasangan calon yang diusung untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2013-2018, menjelang tahapan pendaftaran 5-11 Februari mendatang.

"Penetapan pasangan calon untuk pilgub ntb itu akan dilaksanakan pada Silatda (Silaturahmi Daerah) partai demokrat NTB yang dijadwalkan 3 Februari nanti," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri, ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa.

Petinggi partai demokrat NTB dikonfirmasi karena sejak beberapa bulan lalu, partai itu sudah memastikan akan mengusung kandidat yang tengah berkuasa (imcumbent) yakni TGH M Zainul Majdi, yang masih menjabat Gubernur NTB sejak 17 September 2008, sebagai calon Gubernur NTB periode lima tahun berikutnya.

Zainul diusung partai demokrat dan prosesnya relatif mudah karena Zainul menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai demokrat NTB, partai yang memiliki sembilan kursi dari total 55 di DPRD NTB sehingga berhak mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya.

Namun, partai demokrat belum memutuskan kandidat yang akan mendampingi calon gubernur "incumbent" itu, meskipun sejumlah partai politik sudah menyatakan mendukung kandidat "incumbent" itu disertai tawaran kandidat yang dapat digandeng menjadi calon wakil gubernur.

Parpol tersebut antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan, dua parpol yang banyak memiliki kursi di DPRD Provinsi NTB yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Muh Amin untuk mendampingi kandidat "incumbent" itu.

Muh Amin merupakan kader Partai Golkar yang kini menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, dan PPP mengusungnya dengan alasan tidak memiliki kader partai yang berpeluang mengungguli kader dari partai lain.

Keputusan pertama untuk memilih calon wakil gubernur itu mutlak berada di tangan Zainul karena ia menjabat Ketua DPD partai demokrat NTB.

Hanya saja, dalam mekanisme partai politik, keputusan akhir penentuan calon wakil gubernur itu berada di pihak Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai demokrat, sehingga penentuan pasangan calon untuk Pilgub NTB yang akan diusung partai demokrat itu pun terus terulur.

Menurut Mahalli, kini pihaknya tengah mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Silatda partai demokrat NTB yang diagendakan 3 Februari 2013.

"Sedang persiapkan Silatda itu, nanti kandidat yang akan mendampingi Pak Guburnur (incumbent) ditetapkan di sana (Silatda), jadi semua pihak pelru bersabar," ujarnya.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kandidat "incumbent" masih dilanda kebimbangan dalam memutuskan kandidat pendampingnya, mengingat calon Wakil Gubernur NTB itu sudah mengerucut pada dua pilihan.

Pilihan pertama yakni kandidat yang ditawarkan Partai Golkar dan PPP yakni Muhammad Amin, dan pilihan kedua kandidat yang ditawarkan PAN.

Beredar kabar, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang merupakan kerabat dekat sekaligus besan dari Ketua Dewan Pembina partai demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, menghendaki kandidat "incumbent" pilgub ntb menggandeng kader yang ditawarkan PAN yakni Ali Ahmad atau Muhammad Syafruddin alias Rudi Mbojo.

Tahapan pemungutan suara pilgub ntb dijadwalkan 13 Mei 2013 untuk putaran pertama dan 22 Juli untuk putaran kedua, yang akan berlangsung di 9.403 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 1.135 desa, 116 kecamatan, 10 kabupaten/kota. (ant/as)

Mendagri Jamin Tak Ada Pemilih Ganda

menteri dalam negeri Gamawan Fauzi menjamin tidak ada data pemilih ganda dalam Pemilu 2014 karena telah direkam melalui Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

"Data penduduk yang ada di E-KTP ini akan menjadi acuan untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2014 dan dipastikan tidak mungkin digandakan," kata Gamawan pada Rakornas Persiapan Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Jakarta, Selasa.

Gamawan menyebutkan, sebanyak 175.142.000 pemilih telah terekam dalam E-KTP di seluruh Indonesia.

"Semua sudah diambil data dari sidik jari dan retina mata. Jadi, data ini sah," katanya.

Menurut Gamawan, data penduduk E-KTP juga memudahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendata pemilih.

"Misalnya data pemilih seluruhnya ada 190 juta, sementara kami sudah mendata sebanyak 175 juta. Kita tinggal cari 25 juta lainnya," katanya.

Dia mengatakan, pendataan penduduk tersebut merupakan bentuk konkret dukungan Kemendagri dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014.

Dia menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang pemilu pasal 32 ayat 1 Tahun 2012, pemerintah dan pemda harus menyiapkan DP4 untuk menyusun DPS.

"Dan DPS ini bersumber dari bank data yang telah diintegrasikan dengan data E-KTP," katanya.

Gamawan juga mengatakan pengujian data tersebut telah diupayakan berdasarkan mekanisme rinci dan akurat.

"Kemendagri telah meminta pendataan kependudukan sebanyak tiga kali untuk menyempurnakan bank data karena data penduduk begitu dinamis. Dalam satu hari itu ada yang menginjak umur 17 tahun, menikah, melahirkan, meninggal datang dan pindah," katanya.

Dia menyebutkan ketentuan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 740 pada 29 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Mendagri juga menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan E-KTP dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Keuangan Agus Martowadojo dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

Selain itu, nota kesepahaman tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Hendarman Soepandji, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. (ant/as/img:google)

KPU Gencar Sosialisasikan Pilkada Palembang

komisi pemilihan umum Kota Palembang akan gencar mensosialisasikan pemilihan kepala daerah wali kota setempat, menyusul semakin dekatnya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Sosialisasi akan dilakukan sebentar lagi, karena dana hibah tahun 2013 sudah ada," kata Anggota KPU setempat Yudha Mahrom, di Palembang, Selasa.

Menurut dia, pihaknya akan gencar lagi untuk sosialisasi Pilkada Palembang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

"Kami bekerja sama dengan stakeholder seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk sosialisasi pilkada nanti," katanya.

Ia mengatakan, kalau pihaknya tidak mengadakan debat kandidat calon wali kota/wakil wali kota pada pilkada palembang.

Yang diadakan penyampaian visi dan misi calon wali kota/wakil wali kota di DPRD Palembang maupun di media elektronik, ujarnya.

Ia menyatakan, intinya penyampaian visi dan misi calon wali kota/wakil wali Kota Palembang.

"Debat kandidat memang tidak dilakukan, karena sebetulnya kita menginginkan suasana yang kondusif," tuturnya.

Sebagaimana diketahui tiga pasangan bakal calon wali kota/wakil Wali Kota Palembang yang telah mengembalikan formulir pendaftaran ke KPU setempat yakni Romi Herton-Harnojoyo, Sarimuda-Nelly Rosdiana dan Mularis Djahri-Husni Thamrin.

Pendaftaran pengambilan/pengembalian formulir bakal calon wali kota/wakil wali kota dilaksanakan 27 Desember 2012 sampai 2 Januari 2013.

Pelaksanaan pilkada wali kota/wakil wali Kota Palembang akan digelar pada 7 April 2013. (ant/as)

Kemenpan Kuatkan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berkomitmen menguatkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pemerintahan daerah.

"Ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintah daerah yang berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," kata Menteri Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Azwar Abubakar dalam rapat program bertajuk "Penguatan Agen Perubahan Daerah untuk reformasi birokrasi" di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan arahan Komite Pengarah reformasi birokrasi Nasional, pelaksanaan reformasi daerah telah dimulai pada 2012.

Azwar menilai tidak semua daerah mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan tingkat yang sama.

"Disadari bahwa, masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi objektif yang beragama, baik dari segi karakteristik, kesiapan aparatur dan lingkungan strategis," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, reformasi birokrasi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Azwar menyebutkan kementeriannya telah menunjuk 19 pimpinan daerah dalam penguatan birokrasi tersebut.

"Sebanyak 19 daerah tersebut dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pimpinan agar mampu melaksanakan reformasi birokrasi," katanya.

Dia mengatakan 19 daerah tersebut terpilih melalui kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Harvard Kennedy School pada 2011 dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang bertajuk "Mentransformasi Pemimpin di Indonesia".

"Kami juga akan bekerja sama dengan DeCGG BR-GIZ untuk melaksanakan penguatan agen perubahan daerah untuk reformasi birokrasi," katanya.

Pihaknya akan melaksanakan reformasi birokrasi dan proses perubahan melalui pengembangan dan penerapan berbagai pendekatan reformasi yang paling tepat untuk daerah masing-masing.

Daerah tersebut, meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Samosir, Bengkalis, Agam, Solok Selatan, Lampung Selatan, Sukabumi, Gresik, Malang, Kutai Kertanegara, Banyuwangi, Sumbawa Barat, Mamuju, Luwu Utara, Kota Kediri, Banjarbaru, Denpasar, dan Ternate.

"Dalam 'Kick-Off Meeting' ini, saya berharap kita semua paham akan kebijakan reformasi birokrasi untuk program penguatan agen perubahan," katanya. (ant/as)

Pilgub Jateng Tanpa Calon Perseorangan

Komisi Pemilihan Umum jawa tengah memastikan Pemilihan Gubernur 2013 tidak akan diikuti calon dari jalur perseorangan.

Ketua KPU jawa tengah Fajar Subhi di Semarang, Rabu, mengatakan hingga batas akhir penyerahan syarat dukungan pada pukul 24.00 WIB, Selasa (29/1), tidak ada calon yang mendaftar.

"Tidak ada calon yang datang untuk menyerahkan syarat dukungan, dengan demikian dipastikan pilgub tanpa calon independen," katanya.

Menurut dia, selama beberapa beberapa hari masa penyerahan syarat dukungan memang ada yang datang ke sekretariat KPU untuk berkonsultasi.

"Pada hari terakhir kemarin memang ada yang datang untuk menanyakan syarat dukungan serta mekanismenya, namun belum membawa dokumen syarat dukungan," katanya.

Selain itu, kata dia, warga berasal dari Kabupaten Pekalongan tersebut tidak kembali lagi untuk menyerahkan syarat dukungan hingga batas akhir penyerahan.

Selanjutnya, kata dia, tahapan untuk calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah 26 Mei 2013 tidak akan dilanjutkan.

"Tahapan akan langsung pada pendaftaran calon yang diusung partai politik," katanya.

Masa pendaftaran calon, kata dia, akan dibuka mulai 27 Februari hingga 5 Maret 2013. (ant/as)

Pilkada Kudus Bakal Diikuti Calon Independen

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kudus 2013 bakal diikuti pasangan calon dari jalur independen, menyusul diterimanya berkas syarat dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus Erdi Nurkito-Anang Fahmi Selasa (29/1) malam.

"Bakal pasangan calon Erdi dan Anang merupakan satu-satunya bakal pasangan calon yang mendaftar lewat jalur perseorangan, karena hingga batas terakhir penyerahan pada Selasa (29/1) tidak ada pasangan lain yang menyerahkan berkas syarat dukungan," kata Anggota KPU Kudus Divisi Sosialisasi, Hubungan Pertisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Data dan Informasi Eni Misdayani, di Kudus, Rabu.

Ia mengatakan, berkas syarat dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus Erdi Nurkito-Anang Fahmi diserahkan ke kantor KPU Kudus pada Selasa (29/1) sekitar pukul 21.00 WIB.

Sebelumnya, kata dia, pasangan tersebut juga menyerahkan dokumen syarat dukungan pada Minggu (27/1). Akan tetapi, pemeriksaan awal terdapat penyusunan dokumen yang tidak sesuai format yang dipersyaratkan KPU.

Sedangkan berkas yang diserahkan saat ini, katanya, sudah sesuai format yang disyaratkan KPU Kudus, untuk memudahkan dalam proses verifikasi faktual.

"Idealnya, format syarat dukungan rapi dan dijilid serta persyaratan lain juga dipenuhi," ujarnya.

Ia mengakui, syarat dukungan yang diserahkan sudah memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 34.184 jiwa, karena dukungan yang diserahkan mencapai 43.696 dukungan, sedangkan alat dukungnya berjumlah 39.636, sehingga masih ada selisih lebih dari syarat dukungan minimal.

Proses pemeriksaan berkas dukungan, katanya, berlangsung hingga dini hari. Bahkan, saat ini masih berlangsung proses pemeriksaan berkas.

Setelah verifikasi administrasi selesai, katanya, akan ditindak lanjuti dengan proses verifikasi faktual.

Nantinya, kata dia, dukungan yang dinilai tidak memenuhi syarat akan dicoret, sedangkan yang memenuhi syarat akan dijumlahkan guna memastikan dukungannya sesuai syarat minimal.

Ia memperkirakan, proses pemeriksaan berkas administrasi berlangsung tiga hari.

Tahapan berikutnya, yakni penyerahan syarat dukungan dari KPU Kudus kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian dilanjutkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sedangkan penyampaian pemberitahuan hasil penelitian syarat dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan dilakukan pada 19 Februari 2013.

Untuk pendaftaran pasangan calon perseorangan dan partai politik akan dibuka mulai 19 Februari hingga 25 Februari 2013.

Sebelumnya, Erdi Nurkito mengungkapkan, syarat dukungan yang akan diserahkan berjumlah 50.000 dukungan.

Akan tetapi, dokumen syarat dukungan yang siap diserahkan belum mencapai 100 persen dan akan disusulkan pada saat perbaikan dukungan. (ant/as)

Malkan Amin Mundur dari Golkar dan DPR

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat malkan amin menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPR dari Fraksi partai golkar.

Foto copy surat pengunduran diri malkan amin beredar di ruang wartawan Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Rabu.

Dalam surat tertanggal 28 Januaru 2013 disampaikan malkan amin kepada ketua DPR marzuki alie dengan tembusan wakil ketua DPR serta ketua komisi V.

"Berkaitan dengan surat pengunduran diri saya dari partai golkar dan sesuai ketentuan maka saya menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI dari FPG periode 2009-2014 terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013," demikian bunyi surat Malkan Amin.

Selain melayangkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI, malkan amin juga melayangkan surat pengunduran diri sebagai kader partai golkar.

Surat ditujukan kepada Ketua Umum DPP PG Aburizal Bakrie dan juga tertanggal 28 Januari 2013.

"Saya tak lupa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pengabdian saya di partai golkar terdapat perilaku, sepak terjang dan ucapan yang tidak sepatutnya dan sepantasnya saya lakukan," salah satu kalimat bunyi surat yang ditujukan ke DPP PG. (ant/as)

Politisi PPP Pindah ke Partai NasDem

Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maiyasyak Johan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI dan sebagai kader PPP untuk bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

"Saya resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR dan juga sebagai kader PPP mulai hari ini. Tapi suratnya tertanggal 1 Februari 2013. Saya sekarang bergabung ke Partai Nasional Demokrat," kata Maiyasyak di Jakarta, Rabu.

Politikus PPP yang sudah dua periode menjadi anggota DPR RI itu menyatakan mundur dari PPP karena ingin mencari tantangan baru.

Selain itu, dia mengaku menyukai ide perubahan yang diusung partai nasdem dan sering berkomunikasi dengan tokoh yang dia anggap sebagai pembawa perubahan, yaitu Ferry Mursyidan Baldan dan Enggartiasto Lukita.

"Banyak tawaran dan konsep yang beredar di 'atmosfer' politik Indonesia, NasDem datang dengan gagasan restorasi yang saya lihat sebagai sebuah tantangan," ujarnya.

"Setiap orang punya keinginan untuk tidak 'mati' sebelum mati. Setiap orang ingin melakukan sesuatu dan sesuatu hanya datang ketika dia mampu berpikir progresif," lanjutnya.

Dia menambahkan, dirinya telah memikirkan keputusan itu secara 'matang' hingga rela meninggalkan kedudukan sebagai anggota parlemen dan meninggalkan partainya yang dulu.

Maiyasyak juga menegaskan bahwa alasan kepindahannya tidak disebabkan oleh perselisihan antara dirinya dengan PPP.

"Tidak ada apa-apa antara saya dengan parpol lama," katanya.

Dia juga membantah isu tentang alasan kepindahannya terkait kekhawatiran tidak mendapat bagian sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PPP.

Selanjutnya, dia berharap sebagai anggota yang baru ia dapat ikut menerapkan gagasan partai nasdem.

"Negeri ini hanya bisa ditata dengan suatu gerakan perubahan dan NasDem menyediakan konsep itu," ujarnya.

Bersama Maiyasyak, dua anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga ikut bergabung dengan partai nasdem, yaitu H.M. Malkan Amin dan Mama Rahayu Abdullah.

Sebelumnya, anggota DPR lainnya dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita, telah lebih dulu bergabung dengan partai nasdem.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto menganggap wajar aksi politisi yang pindah dari satu partai ke partai lain karena partai-partai politik (parpol) di Indonesia dinilai belum memiliki ideologi dan program kerja yang jelas.

"Jadi perpindahan seseorang dari satu partai ke partai lain tidak ada pengaruh apa-apa dan itu wajar saja," kata Gun Gun.

Menurut dia, politisi di Indonesia yang mengundurkan diri dari partainya dan pindah ke parpol lain lebih disebabkan pemikiran dan pendapat yang tidak sejalan dengan para petinggi parpol sehingga para politisi tersebut merasa khawatir dia tidak dapat mencalonkan diri pada pemilu mendatang.

"Saya yakin ini masalah slot, jadi dia sekarang mungkin tidak lagi berada dalam satu 'perahu' yang sama dengan elite utama partai. Makanya dia mencari 'perahu' lain yang dianggap memiliki kesamaan dengan keinginannya untuk memungkinkan dia kembali ke parlemen," ujarnya.

Keadaan itu, lanjutnya, sangat berbeda di negara-negara yang memiliki iklim demokrasi yang lebih maju, seperti Amerika Serikat.

Dia berpendapat, di Amerika Serikat, ideologi dan program kerja suatu parpol sudah sangat jelas sehingga rakyat dapat memilih yang benar. (ant/as)

Banwaslu Tak Loloskan Partai SRI

Badan Pengawas Pemilu tidak meloloskan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) untuk menjadi parpol peserta Pemilu 2014.

"Setelah menerima dan memeriksa keseluruhan data, menetapkan menolak permohonan pemohon menjadi peserta pemilu tahun 2014," kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam sidang putusan ajudikasi sengketa pemilu antara partai sri dengan KPU di Bawaslu, Jakarta, Rabu malam.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Muhammad, serta anggota Bawaslu Endang Wihdiaingtyas, Daniel Zuchron, Nasrullah, Nelson Simanjuntak sebagai majelis pemeriksa.

Keputusan Bawaslu itu didasarkan pada fakta-fakta persidangan ajudikasi yang membuktikan bahwa partai sri tidak memenuhi syarat kepengurusan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang partai politik.

partai sri dinyatakan tidak memenuhi syarat kepengurusan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia dan syarat minimum 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten-kota di tiap-tiap provinsi.

Maka atas dasar tersebut, Majelis Pemeriksa Bawaslu memutuskan bahwa partai sri tidak memenuhi syarat alias tidak dapat mengikuti Pemilu tahun 2014.

SRI kecewa Kuasa Hukum partai sri, Horas Naiborhu mengaku kecewa atas putusan itu.

"Majelis Pemeriksa tidak memahami substansi yang diperkarakan," katanya.

Horas Naiborhu mengatakan Bawaslu menganggap masalah yang diperkarakan adalah sengketa partai politik berkaitan dengan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014.

"Padahal kami memperkarakan perihal peraturan-peraturan yang dibuat KPU yang bertentangan dengan undang-undang," katanya.

Horas mencontohkan, ditemukannya materi yang berbeda di dalam satu peraturan, yakni Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012.

"Versi pertama peraturan itu memiliki pasal 20, sementara peraturan lain dengan nomor yang sama tidak memiliki pasal 20. KPU telah membuat peraturan yang palsu dan dipalsukan. Itu adalah tindak pidana," katanya.

Horas mengaku pihaknya tidak hanya akan mengajukan gugatan atau banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), tetapi juga akan melaporkan komisioner KPU ke Polisi.

Dia menambahkan untuk gugatan ke PTTUN akan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan para pengurus pusat karena hal itu berkaitan dengan kebijakan organisasi partai. Sedangkan untuk laporan ke Polisi, akan dilakukan secara pribadi sebagai sebuah delik aduan atas tindak pidana pemalsuan peraturan.

"Kalau yang ke Polisi, batas waktunya sampai 15 tahun. Kita akan siapkan bukti-buktinya. Karena itu juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena KPU mem-publish peraturan yang palsu dan dipalsukan di website (resmi KPU)," katanya.

Harus hormati Sementara itu, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan jika semua pihak harus menghormati hasil sidang ini.

"Ya setiap putusan yang dibuat oleh Bawaslu, setiap orang, setiap lembaga, setiap institusi bisa mempersepsikan. Tetapi apa pun saya mau mendorong semua pihak yang ada disini menghormati keputusan Bawaslu," katanya.

Arief menegaskan jika keputusan Bawaslu itu sesuai dengan data dan fakta KPU yang diberikan dalam persidangan.

Dia mengaku siap jika ada sesuatu yang ditujukan kepada KPU.

"Ya jadi Bawaslu memang melihat fakta-fakta yang benar yang kami berikan, sudah tepat menurut saya," ujar Arief.

Dalam kesempatan sama, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan jika KPU intinya memberikan fakta baik tertulis maupun dalam menghadirkan saksi itu sungguh-sungguh yang bersangkutan.

"KPU dalam sengketa di Bawaslu ini terhadap semua partai ini menyiapkan semua bukti dan saksi berasal dari KPU seluruh indonesia, itu tertulis maupun menghadirkan orangnya," katanya.

Dia menilai putusan Bawaslu sudah sesuai dengan fakta di lapangan.

"Tapi kalau dari parpol itu menghadirkan hanya orang-orang tertentu saja, dan terbukti kita bisa menjelaskan dengan sangat baik kepada yang bersangkutan. Keputusan Bawaslu itu Kalau menurut kita itu sesuai apa yang kita lakukan verifikasi," katanya. (ant/as)

Presiden PKS Bantah Terima Suap

Presiden partai keadilan sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq membantah telah menerima suap impor daging.

"Sudah barang tentu, saya tidak akan menerimanya. Tidak saya, tidak partai saya, tidak juga kader-kader partai keadilan sejahtera," katanya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tertulis tersebut menyusul ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) terkait penyuapan impor daging.

Namun, Luthfi mengaku terkejut ketika namanya ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya agak terkejut mendapatkan berita dari kawan-kawan bahwa di KPK, ada pernyataan resmi tentang nama LHI sebagai salah satu yang diindikasikan terlibat kasus penyuapan," katanya.

Dia mengaku inisial tersebut tidak asing dan mengacu pada dirinya.

"Saya tidak tahu yang dimaksudkan siapa, tetapi memang nama saya adalah Luthfi Hasan Ishaaq yang biasa orang menyebutnya LHI," katanya.

Dia berjanji akan taat kepada proses hukum jika nama yang disebut tersebut merupakan namanya dan dengan kata lain dirinya terlibat.

"Seandainya yang dimaksudkan adalah saya, maka saya sebagai warga negara Indonesia sudah tentu akan taat kepada proses hukum yang ada," katanya.

Karena itu, dia berharap kepada kader partai untuk tetap berkomitmen dan berjuang.

"Untuk itu, kepada seluruh jajaran, kader dan seluruh pengurus partai, saya berharap para kader tetap menahan diri, terus berdoa, dan menyerahkan semua urusan pada Allah SWT, dan terus berjuang agar negeri kita ini bebas dari korupsi," katanya.

Luthfi juga sempat mengapresiasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi yang menurut dia juga komitmen PKS.

"Karena tindakan itu merugikan negara dan menyengsarakan rakyat, dan pemberantasan korupsi itu sudah menjadi komitmen PKS," katanya. (ant/as)

Pengamat: Posisi PKS di Pemilu 2014 Akan Terlempar

Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, posisi partai keadilan sejahtera (PKS) akan terlempar pada Pemilu 2014 mendatang.

"Posisi PKS akan sulit pada Pemilu 2014, padahal sebelumnya partai itu diprediksikan pada posisi ketiga setelah Golkar dan PDI Perjuangan," kata Ray kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu malam.

Pernyataan tersebut menyusul ditetapkan Presiden PKS yang juga anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek suap impor daging sapi.

"Justru dengan kasus ini akan memuluskan Gerindra dan Nasdem. PKS akan terlempar dari empat besar itu karena tinggi sekali dampaknya," kata dia lagi.

Menurut Ray, kasus tersebut juga akan berimbas pada Pilkada Jawa Barat.

"Sedikit banyak akan berperngaruh. Posisi Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki lebih terbuka jalannya, karena kader PKS kena kasus. Nanti akan memperlihatkan sinyal dalam Pilkada Jabar itu," ujar dia.

Namun, dia memperkirakan tidak akan timbul perpecahan dalam internal PKS.

"PKS itu partai modern yang dilandasi dengan spirit keagamaan. Mereka organisasi baik dengan administrasi baik, contohnya pada tahapan verifikasi parpol hanya PKS yang punya surat ke bawah baik, dan saya yakin tidak pecah," kata dia pula.

Tapi menurut Ray, PKS justru akan pecah jika mencoba untuk melindungi tersangka dan tidak diserahkan ke ranah hukum.

"Sudah tidak ada alasan bagi PKS untuk tidak transparan. Serahkan kepada penegak hukum, jangan mencegah, mengaburkan, dan memberi pertolongan," kata dia.

Ia mengatakan memberi pertolongan tersebut jangan sampai menggerakkan kekuatan politik.

"Tentu memberi pertolongan pada pengacara untuk mengumpulkan data-data, tapi jangan menggerakkan kekuatan politik untuk menyelamatkan Luthfi, itu lebih elegan dan PKS bisa lebih terselamatkan," ujar dia.

Ray berpendapat, PKS harus belajar dari parpol-parpol yang terseret kasus serupa, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Golkar.

"PKS harus diam dan mencegah melakukan tiga hal itu, mencegah, mengaburkan dan memberi pertolongan. Kalau tidak menggunakan 3 hal itu, orang tidak serta merta mengaitkan aktivitas menyimpang kader dengan partai sendiri," kata dia pula.

Dia menilai jika PKS mencoba melakukan ketiga hal tersebut, PKS akan terseret sepanjang kasus itu berjalan.

"Mereka harus nyatakan clear (jelas, Red), dan menyerahkan semuanya kepada hukum," kata Ray. (ant/as)

Baliho Presiden PKS di Batam Diturunkan

Sejumlah baliho bergambar Presiden partai keadilan sejahtera Luthfi Hasan diturunkan di Batam, Kamis.

"Memang diturunkan karena masa pasangnya sudah habis, bukan terkait kasus LHI," kata Humas Dewan Pengurus Daerah PKS Provinsi Kepulauan Riau, Prijanto di Batam, Kamis.

Ia membantah penurunan sejumlah baliho yang memuat gambar Luthfi besar-besar karena PKS malu citranya tercoreng dugaan tindak korupsi yang menjerat presidennya.

"Bukan karena kasus. Tapi saya ditelpon orang 'advertising'-nya, masanya sudah habis," kata dia menegaskan.

Di penjuru Batam, belasan hingga puluhan baliho dan spanduk PKS yang memuat gambar Presidennya terpasang. Baliho dan spanduk itu menyambut Safari Dakwah PKS di Batam, pekan lalu.

Menurut Prijanto, dari banyak tempat pemasangan baliho, hanya di Penuin dan Baloi saja yang dicopot. Sedangkan yang disepanjang jalan menuju bandara hingga Tiban, wajah kader-kader PKS masih terpampang bersama Presidennya di spanduk dan baliho.

Mengenai kasus korupsi yang menjerat LHI, ia mengatakan pengurus partai percaya Presidennya tidak bersalah.

"Kami menduga ada upaya permainan politik menjelang pemilu dengan menjatuhkan citra PKS," kata Humas DPD PKS Kepri, Prijanto, di Batam, Kamis.

PKS sendiri telah melakukan konsolidasi internal menanggapi kasus itu.

Menurut dia, terlalu banyak kejanggalan dalam penetapan Presidennya sebagai tersangka.

"Tidak ada pemeriksaan sebelumnya, tapi langsung dijadikan tersangka. Karena biasanya harus ada pemeriksaan dulu berkal-kali," kata dia.

Dia juga mempertanyakan kasus yang disebut "tertangkap tangan", karena hanya ada satu saksi yang menyebut itu. (ant/as)

Lutfi Hasan Akan Mundur dari PKS

Ketua Fraksi partai keadilan sejahtera Hidayat Nur Wahid mengemukakan bahwa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) berencana untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

"Dan kami tadi membahas apa yang kami dengar dari beliau (LHI), bahwa beliau merencanakan untuk mundur sebagai Presiden PKS. Kemungkinannya itu tadi kami dengar dan kami bahas," kata Hidayat Nur Wahid, di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Ustad Hilmi Amminudin, di Padepokan Madani Center, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Hidayat menuturkan tentang pengunduran diri LHI dari PKS nanti apakah akan disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh tim pengacaranya.

Menurut dia, rencananya Jumat (1/2) akan digelar jumpa pers di Kantor DPP PKS, di Jakarta tentang siapa yang akan menggantikan posisi Lutfhi Hasan Ishaaq sebagai Presiden PKS.

"Adapun siapa yg menggantikan beliau, besok siang akan digaler jumpa pers dari Ketua Majelis Syuro di Kantor DPP PKS, di Jakarta," katanya.

Pihaknya menambahkan, penetapan tersangka dan penangkapan LHI oleh KPK terkesan tebang pilih.

"Banyak pakar yang mengatakan bahwa ada yg sudah dijadikan tersangka tapi belum ditangkap. Ada yg disebut luar biasa oleh banyak saksi tapi tidak dijadikan tersangka. Tapi apa pun, kami berharap KPK betul-betul menggunakan sepenuhnya nilai dan rasa keadilan," kata dia.

Pihaknya juga masih melakukan pengkajian terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Presiden PKS tersebut.

"Kami masih mengkaji, apakah hanya seperti yang disampaikan KPK bahwa ada kewenangan penyidik untuk menangkap. Atau memang ada kondisi-kondisi yang membuat KPK tidak bisa melaksanakan kewenangan dan haknya untuk semua yang disebut tersangka," ujarnya. (ant/as)

Banwaslu Tolak Permohonan 4 Parpol

Badan Pengawas Pemilu menolak permohonan empat parpol untuk menjadi peserta Pemilu 2014, yakni Partai Kongres, Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

"Memutuskan menolak permohonan pemohon," kata Ketua Majelis Sidang Muhammad dalam sidang di Pusat Media Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jakarta, Kamis malam.

Pembacaan putusan sidang ajudikasi sengketa pemilu antara dengan KPU dilaksanakan secara estafet dimulai dari pukul 21.00-23.50 WIB.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Muhammad, serta anggota Bawaslu Endang Wihdianingtyas, Daniel Zuchron, Nasrullah dan Nelson Simanjuntak sebagai majelis pemeriksa.

Keputusan Bawaslu tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan ajudikasi yang membuktikan bahwa keempat parpol tidak memenuhi syarat kepengurusan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Keempat parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat kepengurusan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, dan syarat minimum 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten-kota di tiap-tiap provinsi.

Karena itu, Majelis Pemeriksa Bawaslu memutuskan bahwa Partai Kongres, Partai Nasrep, PKBIB dan PDS tidak memenuhi syarat atau tidak dapat mengikuti Pemilu 2014.

Dalam sidang tersebut, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan putusan Bawaslu tersebut menandakan kinerja KPU dalam proses tahapan pemilu sudah benar.

"Putusan Bawaslu membuktikan bahwa apa yg dilakukan KPU sudah benar. Apa yg disampaikan partai lebih banyak klaim yang timmbul sebagai akibat distorsi informasi yang berlangsung di internal partai," kata Sigit.

Dia menambahkan tuduhan-tuduhan parpol terhadap KPU tidak terbukti.

"Beberapa tuduhan partai yang menyatakan KPU tidak melakukan verifikasi anggota, diskriminatif dan sebagainya tidak terbukti sama sekali," katanya.

Dalam sidang putusan tersebut, majelis pemeriksa menolak permohonan partai politik yang menyebutkan KPU tidak memverifikasi partai-partai tersebut setelah melakukan kajian-kajian data selama beberapa hari.

Keempat partai politik mengajukan data yang di dalamnya berisi jika KPU Provinsi, Kabupaten-Kota tidak memverifikasi partai politik tersebut dengan profesional.

"Dalam kasus KPU dituduh tidak verifikasi anggota misalnya, ternyata partai menyerahkan data anggota di luar batas waktu yang disediakan KPU atau karena partai tidak menghadirkan anggota pada verifikasi tahap kedua. Jadi, wajar bila Bawaslu kemudian memutuskan menolak permohonan partai-partai itu," katanya. (ant/as)

Aparat Kawal Pengambilan Logistik Pilgub Papua

Aparat Satuan Kepolisian Air Polres biak numfor mengawal pengambilan logistik pemilihan Gubernur Papua yang berupa kotak suara di Distrik Kepulauan Aimando, Jumat pagi.

Kepala Satuan Polisi Air Polres biak numfor AKP Anton Ampang di Biak, Jumat, mengakui personel satpolair bersama kepala distrik membantu pengembalian logistik pilgub untuk dibawa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tugas pengamanan pengambilan logistik pilgub dilakukan kepolisian supaya dapat berjalan lancar hingga tiba di Biak," katanya.

Pelaksanaan pilgub papua, Selasa (29/1), di Kabupaten biak numfor berjalan aman, lancar, dan kondusif di 279 tempat pemungutan suara.

Hingga Jumat pagi, rekapitulasi penghitungan suara pilgub papua masih berlangsung di tingkat panitia pemilihan distrik untuk menghimpun hasl pemilihan di setiap panitia pemungutan suara kampung atau kelurahan.

Data sementara perolehan suara, terdiri atas pasangan Noalh Nawipa-Johanes Wob (1) sebanyak 606 suara, MR Kambu-Blasius Pakage (2) 11.342 suara, Lukas Enembe-Klemen Tinal (3) 8.198 suara, Welington Wenda-Weynand Watori (4) 3.551 suara, Alex Hesegem-Marthen Kayoi (5) 4.292 suara, dan Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya (6) 12.857 suara, sedangkan total suara sah 40.846 suara. (ant/as)