Kemenpan Kuatkan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berkomitmen menguatkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pemerintahan daerah.

"Ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintah daerah yang berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," kata Menteri Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Azwar Abubakar dalam rapat program bertajuk "Penguatan Agen Perubahan Daerah untuk reformasi birokrasi" di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan arahan Komite Pengarah reformasi birokrasi Nasional, pelaksanaan reformasi daerah telah dimulai pada 2012.

Azwar menilai tidak semua daerah mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan tingkat yang sama.

"Disadari bahwa, masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi objektif yang beragama, baik dari segi karakteristik, kesiapan aparatur dan lingkungan strategis," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, reformasi birokrasi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Azwar menyebutkan kementeriannya telah menunjuk 19 pimpinan daerah dalam penguatan birokrasi tersebut.

"Sebanyak 19 daerah tersebut dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pimpinan agar mampu melaksanakan reformasi birokrasi," katanya.

Dia mengatakan 19 daerah tersebut terpilih melalui kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Harvard Kennedy School pada 2011 dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang bertajuk "Mentransformasi Pemimpin di Indonesia".

"Kami juga akan bekerja sama dengan DeCGG BR-GIZ untuk melaksanakan penguatan agen perubahan daerah untuk reformasi birokrasi," katanya.

Pihaknya akan melaksanakan reformasi birokrasi dan proses perubahan melalui pengembangan dan penerapan berbagai pendekatan reformasi yang paling tepat untuk daerah masing-masing.

Daerah tersebut, meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Samosir, Bengkalis, Agam, Solok Selatan, Lampung Selatan, Sukabumi, Gresik, Malang, Kutai Kertanegara, Banyuwangi, Sumbawa Barat, Mamuju, Luwu Utara, Kota Kediri, Banjarbaru, Denpasar, dan Ternate.

"Dalam 'Kick-Off Meeting' ini, saya berharap kita semua paham akan kebijakan reformasi birokrasi untuk program penguatan agen perubahan," katanya. (ant/as)